Policy Memo No. 010 Tahun 2011 oleh Budi H. Setiamarga, PhD.   RUU Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan RUU yang berpotensi besar melanggar Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 45.  Mengapa demikian? Pemakaian APBN sebagai Uang Rakyat Dalam RUU JPH, pemerintah...

Policy Memo No. 009 Tahun 2011 oleh Tobias Basuki, M.A. Pengajuan RUU Jaminan Produk Halal mengacu kepada hak konstitusional warga untuk beribadah dan mengamalkan agamanya. Namun bisa dikatakan justru hak ini terganggu bila negara ikut mencampurinya. Secara...

Policy Memo No. 008 Tahun 2011 oleh Tobias Basuki, M.A. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional yang bukan tanpa batas. Hak ini berbeda dengan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang merupakan hak yang tidak dapat...

Policy Memo No. 007 Tahun 2011 oleh Lintas Pikir Intelektual Muda (LPIM) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) paling lambat 19 Oktober 2009. Namun, baru 29 Juli 2010...

Policy Memo No. 006 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A.     RUU Jaminan Produk Halal merupakan RUU yang sekilas nampak positif namun sebenarnya mengandung beberapa permasalahan. Pengaju RUU Jaminan Produk Halal mengacu kepada hak konstitusional warga untuk...

Policy Memo No. 005 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A. RUU Bantuan Hukum diajukan atas dasar usaha untuk memenuhi hak konstitusional dan hak asasi warga Indonesia, yaitu adanya “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama...

Policy Memo No. 004 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A. Masalah korupsi yang tak pernah berakhir kadang dianggap sudah mengakar di Indonesia. Memasuki era demokrasi, korupsi masih saja merajalela. Bahkan setelah otonomi daerah, sebagian orang menganggap korupsi pun...

Policy Memo No. 003 Tahun 2010 oleh drs. Jakob Tobing, M.P.A. Indonesia adalah negara kesatuan dan negara hukum. Pancasila dan UUD 45 berfungsi sebagai sumber hukum negara dan hukum dasar untuk setiap peraturan perundang-undangan. Semua peraturan perundang-undangan...

Policy Memo No. 002 Tahun 2010 oleh E.G. Togu Manurung, Ph.D. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dari praktik seperti biasanya. Bila mendapatkan bantuan dana dari luar negeri target...

Policy Memo No. 001 Tahun 2010 oleh Budi H. Setiamarga, Ph.D. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang bersifat demokratis dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. ...