Begawan ekonomi Indonesia ini memiliki banyak pengalaman di posisi strategis dalam kebijakan perekonomian tingkat nasional dan internasional. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (1988-1993), Prof. Adrianus Mooy pernah bertanggungjawab antara lain sebagai Sekretaris Dewan Moneter serta Deputi Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Di tingkat internasional, ia sempat diminta menjadi Gubernur International Monetary Fund untuk Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Uni Eropa, Under-Secretary General / Executive Secretary pada United Nations-ESCAP di Bangkok, dan Senior Advisor pada United Nations Support Facility for Indonesian Recovery di Jakarta. Pengalamannya dalam kebijakan public semakin lengkap dengan keanggotaannya di MPR-RI antara tahun 1982-1992. Sejak awal karirnya, lulusan PhD dalam bidang Ekonomi/Ekonometri dari University of Wisconsin – Madison (USA) ini terus berkecimpung dalam bidang pendidikan dan menjadi guru besar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1987). Kini ia kembali menunjukkan perhatiannya pada dunia pendidikan sebagai Chair Professor pada ABFI Institut, Perbanas, serta Senior Advisor untuk Universitas Pelita Harapan. Selain itu ia pun merupakan salah satu pendiri dari perusahaan konsultan Strategic Asia.

Edwin Soeryadjaya, alumni University of Southern California (1974), adalah Founding Partner dan Chairman Saratoga Asia Fund II, sebuah perusahaan private equity. Bidang usahanya meliputi pertambangan batubara (kedua terbesar di Indonesia), terminal batubara, dry bulk barging & shipping, pembangkit tenaga listrik, perkebunan kelapa sawit, operator telekomunikasi, jalan tol, serta minyak dan gas. Selain peranan pentingnya dalam dunia bisnis, Edwin juga mendedikasikan dirinya di bidang pendidikan dan pelayanan sosial. Ia adalah salah satu pendiri WFP Asia Philanthropists Trust dan melayani di yayasan sekolah Ora Et Labora serta di yayasan Universitas Kristen Indonesia.

Jakob Tobing ikut meletakkan dasar reformasi politik Indonesia melalui kepemimpinannya sebagai Ketua PAH I BP-MPR RI yang melakukan Amandemen (Perubahan) UUD 1945 pada tahun 1999 – 2004. Pengalamannya dalam badan legislatif dimulai sejak 1968 ketika diangkat menjadi anggota DPR termuda saat itu. Awalnya ia ikut mendirikan Golongan Karya (Golkar) untuk membawa perubahan dari Orde Lama, tapi sejak 1994 ia kembali bekerjasama dengan gerakan reformasi saat itu, lalu tahun 1997 bergabung dengan PDI Megawati Soekarnoputri dan menjadi Wakil Ketua Balitbang PDI Mega. Kemudian dalam Pemilu 1999, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Indonesia, ia memimpin pelaksanaannya yang merupakan pemilu demokratis pertama sejak 1955. Setelah mengabdi selama 34 tahun di MPR/DPR, ia ditugaskan sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan (dari 2004 s/d awal 2008). Atas pengabdiannya, alumnus John F. Kennedy School of Government – Harvard University ini dianugerahi bintang Mahaputera Utama dari Republik Indonesia dan Gwanghwa Medal dari Republik Korea.

Matius Ho adalah Direktur Eksekutif Institut Leimena di Jakarta. Ia memimpin pengembangan program Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang sejak 2021 telah melatih ribuan guru di Indonesia tentang kompetensi untuk memperkokoh masyarakat multiagama dan multikultural yang damai. Di bawah kepemimpinannya, Institut Leimena telah membangun kemitraan dan kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan banyak lembaga keagamaan dan pendidikan terkemuka. Dia telah diundang untuk berbicara tentang program ini di beberapa negara. Ia menulis tentang Indonesia dalam buku The Routledge Handbook of Religious Literacy, Pluralism, and Global Engagement (2021). Sebelumnya, dia bekerja di Indonesia dan Singapura dengan Accenture, sebuah perusahaan konsultan multinasional, dan menjabat sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Akademi Leimena, pendahulu Institut Leimena, sebelum ikut mendirikan institut ini pada tahun 2005. Ia menerima gelar S1 dan S2 dari University of Wisconsin, Madison (AS).

Seorang politisi dan akademisi aktif, Pataniari Siahaan telah melayani di berbagai jabatan kepemimpinan strategis. Sebagai politisi, ia telah melayani di parlemen sebagai Anggota PAH 1 BP MPR RI pada 1999-2004 dan Ketua PAH 1 2004. Ia terpilih kembali sebagai anggota DPR RI pada 2004-2009 di mana ia dipercaya sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Kuasa Hukum DPR RI untuk MKRI, dan Ketua Tim Sosialisasi Putusan MPR RI bidang UUD Negara RI Tahun 1945. Sebelumnya, ia berkarir di Badan Penelitian dan Pengembangan PDI Perjuangan pada 1997-2000 dan kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP pada 2001-2004. Sebagai seorang akademisi, peraih gelar doktor dalam ilmu hukum ini merupakan tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Ketua Pusat Studi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Universitas Trisakti. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Forum Konstitusi dan menerbitkan dua buah buku berjudul Api Perjuangan Rakyat dan Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Paska Amandemen UUD 1945. Ia ditunjuk sebagai Komisaris Bank Negara Indonesia pada 2015-2019.

Remy Leimena adalah seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Indonesia (UKI) dan Master Health Administration dari University of New South Wales (UNSW) Australia. Ia melayani di Rumah Sakit PGI Cikini, Jakarta, sebagai dokter residen pada 1980-1997 dan Direktur Rumah Sakit Umum pada 1993-1998. Pada 1998-2007, Remy pindah ke Australia dan bekerja sebagai Konsultan Kesehatan di Healthlink International yang melayani program program AusAid Hospital Management untuk Indonesia. Ia kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Ketua General (Teaching) Hospital di Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Indonesia pada 2005-2007. Remy menyelesaikan Sertifikat IV Health Care (Ambulance) dan bergabung dengan Paramedical Services pada 2008 untuk memberikan perawatan dan pelatihan darurat pra-rumah sakit di Australia.

Dr. Alwi Shihab adalah Senior Fellow di Institut Leimena. Ia menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur tengah dan Organisasi Kerjasama Islam pada tahun 2016-2019, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2004-2005 dan Menteri Luar Negeri pada tahun 1999-2001. Seorang pakar hubungan lintas agama, ia adalah anggota Dewan Penyantun di Hartford Seminary, Connecticut, Amerika Serikat. Dr. Shihab juga pernah mengajar dan memegang jabatan di berbagai lembaga pendidikan dan kajian, seperti Harvard University, Temple University, Fetzer Institute, American Academy of Religion, dan Universitas Indonesia. Ia telah banyak menulis buku, termasuk buku best-seller, “Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama.” Dengan pengalamannya yang luas sebagai eksekutif dan penasehat di banyak perusahaan, ia dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal dari Islamic Chamber of Commerce and Industry di tahun 2009. Ia memiliki dua gelar Master dari Al-Azhar University (Mesir) dan Temple University (AS), dan dua Ph.D. dari Ain Shams University (Mesir) dan Temple University (AS). Studi post-doctoral dilakukannya di Harvard University.

Prof. Dr. M. Amin Abdullah adalah Senior Fellow Institut Leimena dan Guru Besar Filsafat di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Sebagai Rektor tahun 2002-2010, ia memimpin transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi UIN. Ia juga adalah Ketua Komisi Kebudayaan di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Tulisan-tulisannya menarik perhatian pada pemahaman Islam dan Al-Qur’an yang multidisiplin dan terbuka terhadap keberagaman dan modernitas. Buku-bukunya, antara lain Islamic Studies di Perguruan Tinggi (2006) dan Multidisiplin, Interdisiplin, dan Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer (2020), mendapat sambutan antusias dari para tokoh intelektual pendidikan dan pemikiran Islam baik di dalam maupun luar negeri. Alumni S3 dari Middle East Technical University (Ankara, Turki) ini dipercaya sebagai Wakil Ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005 dan Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah periode 1995-2000.

Maruarar Siahaan adalah Senior Fellow di Institut Leimena. Ia adalah dosen hukum dan mantan Rektor Universitas Kristen Indonesia di Jakarta. Ia menjabat sebagai hakim selama 35 tahun, dari Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi di Indonesia, termasuk sebagai Ketua Pengadilan Tinggi di Provinsi Bengkulu dan Sumatra Utara. Kemudian pada tahun 2003, dicalonkan oleh Mahkamah Agung, diangkat sebagai salah satu Hakim Konstitusi pertama Republik Indonesia yang baru dibentuk melalui Amandemen UUD 1945. Ia pensiun dari Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010. Pada tahun 1995–1997, ia mewakili Indonesia dalam Komite Ad Hoc PBB untuk Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Dia adalah penulis Undang-Undang dasar 1945: Konstitusi Yang Hidup (2008) dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2011). Beliau memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Diponegoro di Semarang, Indonesia.