Pelanggaran Konstitusi Negara pada RUU Jaminan Produk Halal

Policy Memo No. 010 Tahun 2011 oleh Budi H. Setiamarga, PhD.   RUU Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan RUU yang berpotensi besar melanggar Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 45.  Mengapa demikian? Pemakaian APBN sebagai Uang Rakyat Dalam RUU JPH, pemerintah...

Otoritas Negara Dalam Pengesahan Produk Halal?

Policy Memo No. 006 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A.     RUU Jaminan Produk Halal merupakan RUU yang sekilas nampak positif namun sebenarnya mengandung beberapa permasalahan. Pengaju RUU Jaminan Produk Halal mengacu kepada hak konstitusional warga untuk...

RUU Bantuan Hukum: Akses Hukum dan Keadilan Bagi Semua

Policy Memo No. 005 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A. RUU Bantuan Hukum diajukan atas dasar usaha untuk memenuhi hak konstitusional dan hak asasi warga Indonesia, yaitu adanya “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama...
Loading...