Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Delineasi Unit Pemerintahan Daerah Tertinggal: Kabupaten atau Propinsi ? Pilihan kabupaten dan bukan propinsi sebagai unit pemerintahan penerima otonomi daerah melalui sistem desentralisasi fiscal sesuai dengan Undang-undang No 24...
Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Catatan Redaksi Konstitusi R.I. mengamanatkan bahwa negara harus menciptakan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencapai kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Kini setelah...
Civis Vol. 3, No. 1, Jul 2011 Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia Peran organisasi masyarakat (ormas) akan sangat menentukan arah demokrasi di Indonesia. Ormas-ormas yang mewakili berbagai kepentingan dan kelompok tersebut bisa dikatakan...
Civis Vol. 3, No. 1, Jul 2011 Asas-Asas Undang-Undang Organisasi Masyarakat UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan dalam Pasal 5 tentang asas yang harus ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang...
Civis Vol. 3, No. 1, Jul 2011 Peran Ormas dan Pentingnya Revisi UU No. 8 Tahun 1945 tentang Ormas Peran masyarakat sipil dalam konteks pembangunan bangsa sangatlah vital. Peran masyarakat sipil di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun...
Civis Vol. 3, No. 1, Jul 2011 Gereja dan Pemberdayaan Ormas Sebuah negeri bisa menciptakan demokrasi politik dalam tempo enam bulan, dan bisa membangun ekonomi pasar selama 6 tahun. Tetapi tumbuhnya masyarakat sipil yang kuat di Eropa Timur butuh waktu...
