Pembangunan Daerah Tertinggal (8)

Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Inkonsistensi Perundangan-Undangan dan Akibatnya Terhadap Tujuan Negara Salah satu tujuan negara Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraan dapat...

Pembangunan Daerah Tertinggal (7)

Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Dampak Wacana Pembangunan dan Desentralisasi bagi Daerah Tertinggal   Wacana pembangunan dan otonomi daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan daerah tertinggal. Hal ini akan mendorong terjadinya perubahan pada daerah...

Pembangunan Daerah Tertinggal (6)

Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Pembangunan: Untuk Siapa?   Pembangunan biasa didefinisikan sebagai perubahan komunitas secara terencana  dari satu tingkat kesejahteraan ke tingkat berikutnya yang dihargai lebih tinggi.  Kaum modernis sangat yakin dengan definisi...

Pembangunan Daerah Tertinggal (5)

Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Perempuan di Pedalaman Papua: Pengamatan di Dabra – Mamberamo   Saat ini Papua sudah ada di tengah-tengah program Otonomi Khusus (Otsus) selama 8 tahun, dihitung sejak tahun 2003. Sejak pemberlakuan Otsus, keadaan makin makin...

Pembangunan Daerah Tertinggal (4)

Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Analisis Yuridis Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai Bagian dari Perwujudan Negara Kesejahteraan   Negara kesejahteraan pada hakikatnya adalah Negara yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan sosial dimana...

Pembangunan Daerah Tertinggal (3)

Civis Vol. 3, No. 2, Okt 2011 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Setiap Warga Negara   Pengantar Alinea Keempat  Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia merdeka untuk menciptakan suatu pemerintahan yang...
Loading...