Resensi Buku : Struktur Mediasi

Civis Vol. 2, No. 1, Feb 2010

Judul buku: to Empower People, from State to Civil Society

Penulis: Peter L. Berger dan John Neuhaus

Penerbit: the AEI Press, 1996

Tebal: 223 halaman

Awalnya adalah sebuah pamflet setebal 45 halaman berjudul To Empower People yang dipublikasi tahun 1977. Di pamflet itu, Peter Berger dan Richard John Neuhaus memperkenalkan sebuah analisa yang kini menjadi karya klasik, yaitu bahwa tingkat ‘kesehatan’ sebuah negara sangat bergantung kepada institusi-institusi sosial masyarakat (civil society) di dalamnya, khususnya: komunitas tetangga, keluarga, gereja, dan lembaga-lembaga sukarela.  Mereka menyebut institusi-institusi ini sebagai struktur mediasi (mediating structures).

Struktur mediasi jadi penting karena modernisasi yang berakar dari filsafat pencerahan telah menyebabkan dikotomi antara ranah pribadi dengan ranah publik.  Ranah pribadi dianggap sebagai sumber dimana individu mendapatkan makna dan identitas.  Sementara ranah publik dianggap impersonal, tidak responsif, dan memunculkan rasa teralienasi pada individu. Padahal ranah publik menyediakan hal-hal yang dibutuhkan individu melalui tatanan struktur yang oleh Berger & Neuhaus disebut sebagai struktur mega (megastructures). Struktur mega mengatur antara lain perumahan, pendidikan, fasilitas kesehatan, dsb., yang berada di bawah naungan negara modern sebagai struktur mega yang paling penting di jaman ini.

Akibatnya terjadi kesenjangan antara individu dengan struktur mega yang menyebabkan timbulnya krisis bagi individu karena ia harus menyeimbangkan diri pada tuntutan dari kedua area ini.

Struktur mediasi inilah yang kemudian menjadi jembatan antara individu dengan struktur mega. Kepada individu, struktur mediasi memberikan stabilitas dan makna, sementara kepada struktur mega ia berfungsi untuk mentransfer nilai dan makna. Karena itu, jika struktur mediasi berperan dalam proses pembuatan kebijakan publik, misalnya, maka individu-individu akan merasa lebih nyaman untuk terlibat dalam masyarakat.  Sementara tatanan politik yang berada di ranah publik akan menjadi lebih bermakna dan sesuai dengan kebutuhan serta realitas masyarakat yang terdiri dari individu-individu tersebut. Dengan demikian, institusi agama sebagai struktur mediasi mentransfer nilai-nilai positif dan universal ke dalam ranah publik, namun tetap menjaga integritas institusionalnya dengan tidak memasuki politik praktis.

Di Amerika Serikat, tesis Berger & Neuhaus ini kerap dianggap sebagai landasan berbagai inovasi kebijakan populer, seperti reformasi kesejahteraan masyarakat di tahun 1990-an dan meningkatnya peran komunitas sosial dan keagamaan di arena publik beberapa tahun terakhir ini.

Struktur mediasi, termasuk institusi agama, juga amat penting bagi langgengnya demokrasi, karena kegagalannya dapat melahirkan totaliterisme. Ketika struktur mediasi tidak berfungsi, tatanan politik akan semakin terpisah dari nilai dan realita di masyarakat, lalu kehilangan legitimasinya di mata rakyat. Dalam keadaan itu, tatanan politik harus diamankan dengan cara paksa. Disinilah totaliterisme menjadi solusi menarik bagi penguasa, karena ia menghapuskan batas antara privat dan publik dengan memaksakan suatu pemahaman hidup yang komprehensif. Keberhasilan rezim Hitler membuai rakyatnya dengan ideologi NAZI adalah satu contoh sejarah ketika gereja tidak bersikap kritis sesuai landasan nilai agamanya.

Gereja bersama dengan agama-agama lain, adalah struktur mediasi yang penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang religius. Karena itu gereja berkewajiban untuk menjalankan perannya sebagai jembatan pemberdaya, dan tidak lagi terjebak dalam dikotomi privat vs publik yang tidak sesuai dengan kebenaran yang Alkitabiah. **

Penulis

Grace Emilia, M.A.