IL News 030/2012

Institut Leimena menyelenggarakan TB Simatupang Memorial Lecture ”Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila” di Jakarta, Senin (12/11). Sambutan pembuka oleh Jakob Tobing selaku Presiden Institut Leimena dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Pemberi ceramah Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, Pengasuh Pesantren Tebuireng Jombang Salahuddin Wahid, serta mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Luhut B. Panjaitan. Acara diskusi dipandu oleh Rosiana Silalahi, dengan narasumber mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas St Sularto  dan Dewan Penyantun Institut Leimena Adrianus Mooy.

Institut Leimena News edisi ini, akan mengutip beberapa berita di harian nasional, yang menggambarkan beberapa gagasan yang mengemuka dalam acara ini.

(Kompas, 14/11) “Pancasila sebagai ideologi negara tidak ada masalah. Yang menjadi masalah, penempatan yang sedemikian agung membuatnya tidak membumi. Terjadi kesenjangan antara nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila serta praksis kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kita apresiasi acara TB Simatupang Memorial Lecture yang diselenggarakan Institut Leimena, Senin (12/11), mengangkat pemikiran TB Simatupang (1920-1990). Tepat dalam perkembangan aktual kita, tepat dalam mengingatkan eksistensi Pancasila sebagai ideologi terbuka yang belakangan ini nyaris tabu dibicarakan.” … (Tajuk Rencana , hal 6,  baca lengkap di sini)

(Kompas, 13/11) Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, selama ini cenderung diabaikan. Hal itu terlihat dari masih lebarnya kesenjangan sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan antara kelompok elite dan rakyat kecil.

Hal itu mengemuka dalam TB Simatupang Memorial Lecture ”Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila” yang digelar Institut Leimena, di Jakarta, Senin (12/11)…

Salahuddin mengatakan, Pancasila mati suri karena tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan diabaikan dalam menyusun kebijakan negara. Sila kelima belum sungguh- sungguh diwujudkan. Akibatnya, kehidupan bangsa Indonesia dipenuhi ketidakadilan, terutama di bidang ekonomi.

Menurut Syafii Maarif, sila kelima bahkan sudah yatim piatu sejak awal. Ketidakadilan itu juga terasa dalam banyak undang-undang yang justru menggerogoti kedaulatan nasional dan melemahkan rakyat.

”Pancasila harus diperjuangkan secara konkret. Tegakkan keadilan sosial dalam kehidupan nyata sehari-hari. Semua rakyat harus punya akses pada kekayaan negeri, dan negara harus menjadi regulator yang adil,” kata Salahuddin.

Luhut juga mengatakan, setelah 67 tahun merdeka, rakyat belum memperoleh keadilan dan kesejahteraan. Ketidakadilan menyebabkan kemarahan rakyat mudah tersulut akibat masalah sepele dan akhirnya meledak menjadi konflik.

Pemerintahan yang tak berjalan dengan adil, lanjut Luhut, memicu pembangkangan sipil. Dalam kondisi seperti ini, bangsa Indonesia merindukan pemimpin yang memiliki visi keadilan, membela rakyat, dan menjadi teladan bagi publik.

Menurut Emil Salim, pembangunan juga harus dilandasi prinsip keadilan sosial. Semua daerah, kelompok, dan wilayah harus dikembangkan sesuai dengan karakternya.

Pancasila sebagai ideologi negara, kata Mahfud, sudah diterima dan teruji. Namun, pelaksanaannya masih bermasalah sehingga bangsa ini terancam terperosok dalam tubir jurang. Karena itu, kelima sila harus dilaksanakan, terutama keadilan sosial. Sejahterakan seluruh rakyat dan tegakkan hukum secara adil.

St. Sularto mengatakan, kualitas bangsa Indonesia memang melapuk dalam banyak aspek akibat Pancasila ditinggalkan. Namun, bangsa Indonesia harus tetap optimistis karena masih ada harapan perbaikan jika memperoleh kepemimpinan nasional yang benar-benar mampu membawa Indonesia maju… (PANCASILA: Tegakkan Keadilan Sosial bagi Masyarakat Pancasila, hal 1,  baca lengkap di sini)

Suara Pembaruan.com, 12/11). Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, saat ini demokrasi di Indonesia semakin jauh dari semangat Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga menyebabkan Indonesia ‘becek’ dengan korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan hedonisme.

“Saat ini demokrasi yang berkembang cenderung memberi ruang terhadap kaum oligarki. Bahkan, demokrasi kita sudah mengarah pada poliarkis (kekuasaan yang tersebar di beberapa penjuru),” kata Mahfud dalam orasi di depan peserta TB Simatupang Memorial Lecture…  (Mahfud MD: Indonesia Becek Korupsi, baca lengkap di sini)

(Media Indonesia, 13/11)  Pada diskusi soal Pancasila dalam rangka mengenang jasa TB Simatupang, kemarin, mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif atau biasa dipanggil Buya Syafii mengaku nama-nama calon Presiden yang dimunculkan partai politik saat ini tidak simpatik. Nama-nama yang muncul, kata dia, tidak cukup memberi harapan untuk Indonesia yang lebih baik.

“Kita ini seperti masuk ke lorong gelap. Tidak ada figur yang cukup menonjol yang diusulkan parpol untuk capres 2014. Nama-nama yang muncul saat ini sama sekali tidak memuaskan,” ujarnya… (Soal Bangsa, Presiden Paling Bertanggung Jawab, hal 5,  baca lengkap di sini)

(Sinar Harapan, 13/11) Dalam acara ini, Mahfud MD mengatakan kegiatan untuk mengenang TB Simatupang ini sangat penting untuk mengingatkan kembali bagaimana generasi terdahulu membangun Indonesia dan mempertahankan Pancasila. Menurut Mahfud, Indonesia harus tetap optimis untuk menatap Indonesia ke depan sebab Indonesia memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk terus membangun berdasarkan Pancasila… (Institut Leimena gelar TB Simatupang Memorial Lecture, hal 3, baca lengkap di sini)

(Suara Pembaruan, 13/11)  Pembangunan Indonesia ke depan merupakan parameter kepemimpinan untuk Pemilu 2014. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diharapkan memiliki visi yang tepat dalam pembangunan Indonesia ke depan. Sehingga Indonesia mampu bertahan dan menjadi negara besar pada peringatan 100 tahun merdeka pada tahun 2045. “Pembangunan seperti apa untuk Indonesia menjadi parameter sosok pemimpin seperti apa untuk Indonesia pada 2014” kata ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Emil Salim ketika memberi ceramah “TB Simatupang Memorial Lecture”… (Tahun 2045, Indonesia Harus Menjadi Negara Besar, hal 3,  baca lengkap di sini)

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena