Civis 006/2016

Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Tindak Lanjut

Berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, UU no 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap UU harus sesuai dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kaitannya dengan rencana pembentukan UU tentang Kebudayaan kiranya perlu jelas ruang lingkup yang dimaksud.

Dalam kesempatan ini, paparan saya lingkupnya lebih mengenai pembangunan sikap hidup yang diperlukan dalam memampukan rakyat dan bangsa Indonesia untuk maju di tengah dinamika global yang terus berlangsung. Substansi UU Kebudayaan merupakan bagian dari pembangunan sistim pendidikan nasional.

Mungkin pembicara lain akan menguraikan aspek yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan dari aspek kesenian dan lain-lain.

Sistim pendidikan nasional yang diamanatkan oleh UUD dapat diibaratkan sebagai sebuah alur-terowongan dimana generasi muda bangsa yang amat majemuk dan bhinneka itu dapat “berproses” agar selain bhinneka juga menjadi tunggal-ika, dilengkapi dengan sikap mental yang baik, kemampuan berpikir dan ilmu pengetahuan dasar.

Ditengah merosotnya disiplin sosial, seperti jelas tergambar dari lalu-lintas yang semrawut, sampah terserak dimana-mana, pencurian dan korupsi besar dan kecil disegala lapisan, pelanggaran hukum di kota, di desa dan di pedalaman serta kemerosotan moral dan etika, sistim pendidikan perlu menjadikan pendidikan budaya terpakai itu sebagai mata pendidikan yang memperoleh porsi besar.

Dalam negara yang berdasar Pancasila, agama-agama dan kepercayaan berperan sebagai sumber moral, etika dan spiritual yang memberi bentuk kepada sikap mental yang perlu ditanamkan kepada peserta didik pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Frasa Pasal 31 (3) UUD “meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa” mempunyai kedalaman makna. Baiklah kita tidak terperangkap dengan menjadikan agama-agama dan kepercayaan hanya sebagai sumber literal hapalan ayat-ayat dan ritual-ritual, tetapi memberinya tempat yang terhormat dan mulia dan seharusnya sebagai sumber etik, moral dan spiritual untuk kehidupan sehari-hari.

Pendidikan perlu lebih menekankan pembangunan sikap saling menghargai dalam kemajemukan. Pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan perlu dijabarkan kedalam sikap-sikap terukur yang diterapkan dalam hidup sehari-hari seperti sikap yang menghargai satu dengan lain walaupun dari latar-belakang suku, agama, ras dan asal-usul yang berbeda-beda, menghargai kejujuran, bisa dipercaya, menghargai prestasi, menghormati aturan, menghargai waktu, tidak mencuri, tidak korupsi dan sejenisnya.

Program pendidikan ini memerlukan dukungan dari bidang-bidang lain, khususnya penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, usaha membangun budaya maju itu akan sia-sia.

Penegakan hukum dalam negara demokrasi merupakan aspek penting. Sepanjang hukumnya dibentuk secara demokratis dan menghargai HAM, penegakan hukum harus kaku. Pelanggaran kecil sehari-hari ditengah masyarakat bila dibiarkan atau selalu diselesaikan dengan kebijaksanaan, bijak-sana dan bijak-sini, akan menyebabkan masyarakat semakin kehilangan disiplin sosial, kehilangan pegangan sehari-hari mengenai apa yang baik dan buruk, apa yang boleh dan yang tidak boleh.

Seperti ditulis, antara lain oleh Peerenboom, terlalu banyak kebijaksanaan dan keluwesan akan menyebabkan penegakan hukum tidak terjadi dan justru menyebabkan negara hukum kehilangan maknanya (Randall Peerenboom 2004).

Pada gilirannya, dalam keadaan demikian pendidikan akan gagal menanamkan budaya tangguh kedalam masyarakat dan akibatnya, peningkatan tahap pembangunan kita akan terkendala.

(Disampaikan pada Seminar Nasional Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jakarta, 6 September 2016)

Penulis

Drs. Jakob Tobing, MPA. President Institut Leimena; Program Doctorate – Van Vollenhoven Institute, Rechtshogeschool, Universiteit Leiden; Duta Besar RI untuk Korea Selatan (2004 – 2008); Ketua PAH I BP-MPR, Amandemen UUD 1945 (1999-2002); Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU, 1999-2002); Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI, 1999); Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu, 1992); Anggota Panwaslu (1987); Anggota DPR/MPR (1968 – 1997, 1999 – 2004).

Subscribed YouTube WargaNegara

 

IL News No. 028/2011
oleh Institut Leimena

Pendidikan Warga ke-21 Institut Leimena di Bandung, Jawa Barat (19 Agustus 2011)

“Kami telah kehilangan kepercayaan pemerintah. Sungguhkah orang Kristen bisa berdampak dalam keadaan seperti ini?”

“Apakah satu sendok garam dapat memberi dampak pada satu drum besar air?”

“Bagaimana menciptakan anak muda-anak muda yang mencintai bangsa ketika kami telah mengalami banyak ketidakadilan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur keluar dari mulut para peserta. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan, kekecewaan, juga keraguan – apakah sungguh kami bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini?

Mereka adalah sekumpulan pemuda-pemudi Kristen yang tergabung dalam Yayasan Pembinaan dan Pelayanan Alumni Kristen (YPPAK). Para pemuda-pemudi inilah yang menjadi peserta Pendidikan Warga(PW) ke-21 yang dilaksanakan atas kerjasama Institut Leimena dengan YPPAK di aula Sekolah Kristen Yahya Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2011 lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara : Ambon, Kupang, Palu, Manado, Medan, Jayapura, Biak, Bogor, dan Bandung.

Melalui kegiatan PW ini, Institut Leimena mengajak setiap peserta merawat gagasan tentang NKRI. Peserta diajak menapaki ide-ide Johannes Leimena tentang kewarganegaraan yang bertanggungjawab,  menyelami cita-cita negara Indonesia, memahami amandemen UUD 1945 dan diakhiri dengan 2 sesi workshop.

Pemuda-pemudi ini dengan antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tak ragu mengungkapkan pendapat, maupun melontarkan pertanyaan. Dalam kedua sesi workshop, yaitu “Eksposisi Pasal 32 UUD 1945 dan “Belajar Berpikir Secara Konstitusional : Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat”, para peserta asik berdiskusi kemudian menyampaikan hasil analisis satu sama lain.

Hal lain yang menarik dalam PW ke-21 ini adalah hadirnya tim pengajar yang terdiri dari 7 orang. Sebelum bertugas di PW-21, tim pengajar ini telah menjalani training pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Para pengajar mencoba menerapkan metode active learning, sebuah metode di mana peserta dilibatkan sebanyak mungkin, dalam setiap sesi yang dibawakan.  Metode ini pun bersambut dengan antusiasme peserta. Suasana hidup terbangun sepanjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Warga.

Di akhir kegiatan, para peserta menuliskan manfaat yang mereka peroleh dan rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah kekecewaan telah berganti menjadi belas kasihan? Apakah kegelisahan telah berganti menjadi harapan? Apakah api untuk membangun bangsa mulai menyala? Simaklah beberapa kesan para peserta di bawah ini :

Tidak bersikap pesimis atau apatis tetapi mau terlibat untuk menjadi garam dan terang dalam bangsa ini. Kecintaan, kesetiaan dan ketaatan tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai wujud mengasihi dan taat pada Allah. (Halen Imang - Kupang, NTT, Tenaga Pengajar honorer, aktif di pelayanan perkantas Kupang)

Saya menyadari bahwa saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini bukan suatu kebetulan dalam arti ada yang perlu dikerjakan (Frans Rumene - Papua, Bergiat di GMKI dan GKI)

Acara ini membuka pikiran saya bahwa negara ini bisa berubah dan untuk terjadinya hal itu tidak bisa hanya menuntut pemerintah saja. Perubahan itu boleh dimulai dari diri saya. (Julianti Stefana Sinaga - Medan)

Saya terinspirasi untuk mulai mengkaji peraturan perundangan di bidang pekerjaan saya (rekayasa lingkungan) dan mulai menginisiasi teman-teman sevisi dan seprofesi untuk melakukan diskusi warga dan diskusi untuk pengajuan pentingnya peraturan lainnya di bidang kami  (Irene B Batoarung – Bandung)

Dari beberapa kesan para peserta di atas, telah terlihat ada tekad-tekad yang dibulatkan, gairah menyala untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa! Segala puji dan syukur kita haturkan kepada-Nya untuk terlaksananya PW ke-21 di Bandung.  Semoga Dia membuat api kita terus menyala!

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena