Civis 001/2017

Berbagai aksi belakangan ini yang nyata-nyata berusaha mengganti Pancasila, mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hendak mengganti kedaulatan rakyat yang sungguh sudah kebablasan.

Indoktrinasi ajaran radikal dilakukan secara sistematis dan berlangsung lama, sudah merasuk jauh ke tengah masyarakat. Demikian pula latihan ala militer, bom Bali, teror Poso, pawai akbar mendukung Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di Bundaran HI (2014), bom Marriott, bom Sarinah, bom Kampung Melayu, dan lain-lain mengisi daftar panjang ancaman yang makin serius atas bangsa dan negara yang berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Ada yang menganggap berbagai aksi itu adalah konsekuensi kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945 setelah amandmen, sebagai akibat yang tidak diharapkan dari demokrasi. Salah kaprah ini dan pembiaran selama belasan tahun sejakreformasi telah memberi ruang tumbuh dan ruang gerak bagi berbagai paham yang menentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, ada yang berkomentar: lihatlah, demokrasi memang tidak bisa mengatasi gangguang seperti itu, tidak cocok, harus dicari cara lain, dan selanjutnya.

 

TUGAS BESAR MENUNGGU

 

Istilah demokrasi memang sering diartikan sebagai kebebasan berbuat apa saja. Namun, istilah demokrasi juga didaku berbagai pihak dalam arti dan maksud, seperti demokrasi mayoritarian, demokrasi liberal, demokrasi konstitusional bahkan hingga demokrasi rakyat seperti yang dikenal di negara sosialis kiri. Oleh karena itu, perlu jelas terlebih dahulu demokrasi yang dimaksud UUD 1945.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Ayat itu dengan tegas menautkan dalam satu tarikan napas kedaulatan rakyat (demokrasi) dengan konstitusi. Dengan demikiran, demokrasi dan hukum adalah dua muka dari satu koin yang sama, yang biasa disebut sebagai demokrasi konstitusional atau nomokrasi.

Dalam kerangka ini, demokrasi diatur oleh dan ditundukkan kepada hukum tertinggi dalam negara, yaitu konstitusi (Walter F Murphy, 2007). Tegas sekali bahwa UUD 1945 adalah hukum tertinggi, di mana semua peraturan perundang-undangan dan semua kebijakan bernegara secara hierarkis harus tegak lurus terhadap dan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan UUD tersebut (Han Kelsen, 1967).

UUD 1945 memuat Pembukaan yang menyatakan: pemerintahan adalah untuk melindungi segenap rakyat dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, membentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat, menegaskan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, serta pasal-pasal. Pasal-pasal adalah pengorganisasian nilai-nilai dasar Pembukaan itu ke dalam susunan bernegara, antara lain pasal-pasal menetapkan: Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, negara hukum, menghormati HAM, peradilan yang merdeka, sirkulasi kekuaasaan secara demokratis dan berkala, serta berbagai struktur dan prosedur bernegara.

Keseluruhan ketentuan UUD 1945 menjadi bingkai yang membentuk ruang yang luas di mana kehidupan berbangsa dna bernegara berlangsung. Dengan demikiran, hidup bernegara dan berbangsa kita tidak berlangsung dalam ruang hampa tanpa nilai, tetapi mengacu pada UUD 1945. Semua pihak, pemerintah dan rakyat, harus bahu-membahu menegakkan prinsip itu.

UU dan segala peraturannya membentuk acuan tata kerja yang seharusnya, memelihara ketertiban, mencari penyelesaian permasalahan, dan menjaga hak-hak asasi manusia agar UUD dapat ditegakkan sebaik-baiknya, bukan untuk mempersulit atau menghalangi penegakkan UUD.

DPR, oleh Pasal 20 (1) UUD 1945, diberi kewenangan dan tugas untuk memegang kekuasaan membentuk UU, Pasal 20 (2) menentukan bahwa untuk dapat jadi UU, setiap RUU memerlukan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Karena itu, baik DPR maupun Presiden secara sendiri-sendiri dan bersama-sama bertanggung jawab agar tiap UU harus sesuai dengan, bertunduk kepada, dan untuk melaksanakan perintah UUD 1945.

Kini disadari bahwa berbagai UU dan kebijakan yang ada berpotensi melemahkan kemampuan negara untuk menegakkan UUD 1945. Selain itu, berbagai UU dan kebijakan yang diperlukan untuk mengakkan UUD belum ada, belum dibuat. Itulah tugas besar bangsa ini sekarang: meluruskan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tak sesuai dan membentuk peraturan perundangan yang diperlukan untuk menjalankan perintah UUD 1945. Misalnya, UU No 17/2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak mewajibkan ormas agar menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, sementara sanksi pembubarannya tidak mudah dilaksanakan.

Kita juga belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mumpuni, yang dapat secara dini mencegah dan jika diperlukan mengerahkan segenap kemampuan negara, termasuk TNI, untuk menangkal dan melumpuhkan terorisme. UU No 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak cukup kuat untuk mencegah rencana dan untuk menindak terorisme.

(Artikel telah dimuat dalam Kolom Opini, Harian Kompas pada tanggal Selasa 6 Juni 2017 dengan judul “Menegakkan Konstitusi, Konsolidasi Demokrasi”).

 

Sumber foto: huffingtonpost.com

Penulis

Drs. Jakob Tobing, MPA. President Institut Leimena; Program Doctorate – Van Vollenhoven Institute, Rechtshogeschool, Universiteit Leiden; Duta Besar RI untuk Korea Selatan (2004 – 2008); Ketua PAH I BP-MPR, Amandemen UUD 1945 (1999-2002); Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU, 1999-2002); Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI, 1999); Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu, 1992); Anggota Panwaslu (1987); Anggota DPR/MPR (1968 – 1997, 1999 – 2004).

Subscribed YouTube WargaNegara

 

IL News No. 028/2011
oleh Institut Leimena

Pendidikan Warga ke-21 Institut Leimena di Bandung, Jawa Barat (19 Agustus 2011)

“Kami telah kehilangan kepercayaan pemerintah. Sungguhkah orang Kristen bisa berdampak dalam keadaan seperti ini?”

“Apakah satu sendok garam dapat memberi dampak pada satu drum besar air?”

“Bagaimana menciptakan anak muda-anak muda yang mencintai bangsa ketika kami telah mengalami banyak ketidakadilan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur keluar dari mulut para peserta. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan, kekecewaan, juga keraguan – apakah sungguh kami bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini?

Mereka adalah sekumpulan pemuda-pemudi Kristen yang tergabung dalam Yayasan Pembinaan dan Pelayanan Alumni Kristen (YPPAK). Para pemuda-pemudi inilah yang menjadi peserta Pendidikan Warga(PW) ke-21 yang dilaksanakan atas kerjasama Institut Leimena dengan YPPAK di aula Sekolah Kristen Yahya Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2011 lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara : Ambon, Kupang, Palu, Manado, Medan, Jayapura, Biak, Bogor, dan Bandung.

Melalui kegiatan PW ini, Institut Leimena mengajak setiap peserta merawat gagasan tentang NKRI. Peserta diajak menapaki ide-ide Johannes Leimena tentang kewarganegaraan yang bertanggungjawab,  menyelami cita-cita negara Indonesia, memahami amandemen UUD 1945 dan diakhiri dengan 2 sesi workshop.

Pemuda-pemudi ini dengan antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tak ragu mengungkapkan pendapat, maupun melontarkan pertanyaan. Dalam kedua sesi workshop, yaitu “Eksposisi Pasal 32 UUD 1945 dan “Belajar Berpikir Secara Konstitusional : Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat”, para peserta asik berdiskusi kemudian menyampaikan hasil analisis satu sama lain.

Hal lain yang menarik dalam PW ke-21 ini adalah hadirnya tim pengajar yang terdiri dari 7 orang. Sebelum bertugas di PW-21, tim pengajar ini telah menjalani training pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Para pengajar mencoba menerapkan metode active learning, sebuah metode di mana peserta dilibatkan sebanyak mungkin, dalam setiap sesi yang dibawakan.  Metode ini pun bersambut dengan antusiasme peserta. Suasana hidup terbangun sepanjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Warga.

Di akhir kegiatan, para peserta menuliskan manfaat yang mereka peroleh dan rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah kekecewaan telah berganti menjadi belas kasihan? Apakah kegelisahan telah berganti menjadi harapan? Apakah api untuk membangun bangsa mulai menyala? Simaklah beberapa kesan para peserta di bawah ini :

Tidak bersikap pesimis atau apatis tetapi mau terlibat untuk menjadi garam dan terang dalam bangsa ini. Kecintaan, kesetiaan dan ketaatan tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai wujud mengasihi dan taat pada Allah. (Halen Imang - Kupang, NTT, Tenaga Pengajar honorer, aktif di pelayanan perkantas Kupang)

Saya menyadari bahwa saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini bukan suatu kebetulan dalam arti ada yang perlu dikerjakan (Frans Rumene - Papua, Bergiat di GMKI dan GKI)

Acara ini membuka pikiran saya bahwa negara ini bisa berubah dan untuk terjadinya hal itu tidak bisa hanya menuntut pemerintah saja. Perubahan itu boleh dimulai dari diri saya. (Julianti Stefana Sinaga - Medan)

Saya terinspirasi untuk mulai mengkaji peraturan perundangan di bidang pekerjaan saya (rekayasa lingkungan) dan mulai menginisiasi teman-teman sevisi dan seprofesi untuk melakukan diskusi warga dan diskusi untuk pengajuan pentingnya peraturan lainnya di bidang kami  (Irene B Batoarung – Bandung)

Dari beberapa kesan para peserta di atas, telah terlihat ada tekad-tekad yang dibulatkan, gairah menyala untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa! Segala puji dan syukur kita haturkan kepada-Nya untuk terlaksananya PW ke-21 di Bandung.  Semoga Dia membuat api kita terus menyala!

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena