Civis 006/2016

Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Perubahan yang diadakan

Perubahan pertama yang berkaitan dengan faktor budaya adalah dalam pengorganisasian pemerintahan daerah pada Pasal 18. Pasal 18 diubah dan 2 pasal baru, Pasal 18A dan 18B ditambahkan.

Dengan mengacu pada sistim induk, bahwa Republik Indonesia adalah negara kesatuan, Pasal 18A dan Pasal 18B memberi ruangan agar pengorganisasian pemerintahan daerah sebagai sub-sistim mengindahkan kekhasan termasuk hak-hak tradisional daerah.

Sesuai dengan prinsip negara kesatuan, perhatian atas kekhasan daerah itu diatur melalui undang-undang, tidak ditetapkan sendiri oleh daerah yang bersangkutan. Undang-undang itu, menurut UUD pasal-pasal 20 (2) dan 22D dipersiapkan bersama oleh DPR, DPD dan Presiden, yaitu perangkat pemerintahan tingkat nasional/Pusat.

Sehubungan dengan itu perlu dicatat kekeliruan yang pernah terjadi. UU no. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyeragamkan cara pemilihan kepala daerah termasuk Kepala Daerah/Gubernur DI Yogyakarta. Barulah kemudian, dengan UU no. 13/2012 tentang  Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kekeliruan itu diperbaiki.

Sebenarnya, selama pembahasan perubahan UUD 1945, gagasan yang berkembang tentang cara pemilihan kepala daerah tidak mengharuskan pilkada langsung secara seragam, tetapi UUD menetapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis (Pasal 18 ayat (4)).

Ketentuan itu memungkinkan adanya kekhasan dalam tata-cara pemilihan kepala daerah, seperti untuk DI Yogyakarta dan daerah-daerah lain. Pada waktunya, apabila perkembangan sosial-politik masyarakat menghendaki, dapat dilakukan pilkada langsung. Tetapi UU no. 32/2004 telah mengatur semua pilkada dilaksanakan secara langsung. Hal ini sempat menimbulkan keresahan dan suasana politik yang tidak kondusif.

Perubahan berikutnya terdapat pada pasal-pasal 18A s/d 18J tentang Hak Asasi Manusia dan BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.

Ketentuan pada pasal-pasal itu menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut pengertian kebudayaan dalam arti luas, yang meliputi cara hidup sekelompok orang – perilaku, keyakinan, nilai-nilai dan simbol-simbol yang mereka lakoni, umumnya tanpa mempertanyakannya, dan yang diteruskan melalui komunikasi dan dengan cara meniru dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pembahasan dalam kesempatan ini berdasarkan pemahaman itu. Perubahan judul BAB XIII dari Pendidikan menjadi Pendidikan dan Kebudayaan memberi pesan perlunya  usaha untuk membangun budaya melalui pendidikan, yaitu usaha sengaja dan terencana untuk menanamkan pada warga dan masyarakat, budaya yang akan menopang bangsa Indonesia untuk maju.

Itulah sebabnya juga istilah “pengajaran” yang dipergunakan pada UUD 1945 yang semula, yang lebih mementingkan materi seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, diganti dengan istilah “pendidikan”, yang disamping mengajarkan materi ilmu juga membentuk sikap mental, moralitas dan kebiasaan yang baik.

Pasal 31 ditujukan untuk memperbaiki kapasitas dan kualitas orang dengan mewajibkan semua warga mengikuti pendidikan dasar dan memerintahkan negara wajib membiayainya.

Pasal 32 dimaksudkan untuk meningkatkan dan memantapkan kebudayaan agar mampu berkompetisi dan berprestasi di tengah era globalisasi.

Dengan perubahan itu, termasuk ketentuan baru dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, maka untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, kita menggunakan pendekatan pembangunan substantif, dimana tiap-tiap orang dan seluruh masyarakat dimampukan untuk merealisasikan potensinya serta negara harus aktif dan efisien mengatur alokasi sumber-sumber, guna mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan (Bandingkan dengan Amartya Sen 2009). (Bersambung)

(Disampaikan pada Seminar Nasional Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jakarta, 6 September 2016)

Penulis

Drs. Jakob Tobing, MPA. President Institut Leimena; Program Doctorate – Van Vollenhoven Institute, Rechtshogeschool, Universiteit Leiden; Duta Besar RI untuk Korea Selatan (2004 – 2008); Ketua PAH I BP-MPR, Amandemen UUD 1945 (1999-2002); Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU, 1999-2002); Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI, 1999); Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu, 1992); Anggota Panwaslu (1987); Anggota DPR/MPR (1968 – 1997, 1999 – 2004).

Subscribed YouTube WargaNegara

 

IL News No. 028/2011
oleh Institut Leimena

Pendidikan Warga ke-21 Institut Leimena di Bandung, Jawa Barat (19 Agustus 2011)

“Kami telah kehilangan kepercayaan pemerintah. Sungguhkah orang Kristen bisa berdampak dalam keadaan seperti ini?”

“Apakah satu sendok garam dapat memberi dampak pada satu drum besar air?”

“Bagaimana menciptakan anak muda-anak muda yang mencintai bangsa ketika kami telah mengalami banyak ketidakadilan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur keluar dari mulut para peserta. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan, kekecewaan, juga keraguan – apakah sungguh kami bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini?

Mereka adalah sekumpulan pemuda-pemudi Kristen yang tergabung dalam Yayasan Pembinaan dan Pelayanan Alumni Kristen (YPPAK). Para pemuda-pemudi inilah yang menjadi peserta Pendidikan Warga(PW) ke-21 yang dilaksanakan atas kerjasama Institut Leimena dengan YPPAK di aula Sekolah Kristen Yahya Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2011 lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara : Ambon, Kupang, Palu, Manado, Medan, Jayapura, Biak, Bogor, dan Bandung.

Melalui kegiatan PW ini, Institut Leimena mengajak setiap peserta merawat gagasan tentang NKRI. Peserta diajak menapaki ide-ide Johannes Leimena tentang kewarganegaraan yang bertanggungjawab,  menyelami cita-cita negara Indonesia, memahami amandemen UUD 1945 dan diakhiri dengan 2 sesi workshop.

Pemuda-pemudi ini dengan antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tak ragu mengungkapkan pendapat, maupun melontarkan pertanyaan. Dalam kedua sesi workshop, yaitu “Eksposisi Pasal 32 UUD 1945 dan “Belajar Berpikir Secara Konstitusional : Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat”, para peserta asik berdiskusi kemudian menyampaikan hasil analisis satu sama lain.

Hal lain yang menarik dalam PW ke-21 ini adalah hadirnya tim pengajar yang terdiri dari 7 orang. Sebelum bertugas di PW-21, tim pengajar ini telah menjalani training pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Para pengajar mencoba menerapkan metode active learning, sebuah metode di mana peserta dilibatkan sebanyak mungkin, dalam setiap sesi yang dibawakan.  Metode ini pun bersambut dengan antusiasme peserta. Suasana hidup terbangun sepanjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Warga.

Di akhir kegiatan, para peserta menuliskan manfaat yang mereka peroleh dan rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah kekecewaan telah berganti menjadi belas kasihan? Apakah kegelisahan telah berganti menjadi harapan? Apakah api untuk membangun bangsa mulai menyala? Simaklah beberapa kesan para peserta di bawah ini :

Tidak bersikap pesimis atau apatis tetapi mau terlibat untuk menjadi garam dan terang dalam bangsa ini. Kecintaan, kesetiaan dan ketaatan tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai wujud mengasihi dan taat pada Allah. (Halen Imang - Kupang, NTT, Tenaga Pengajar honorer, aktif di pelayanan perkantas Kupang)

Saya menyadari bahwa saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini bukan suatu kebetulan dalam arti ada yang perlu dikerjakan (Frans Rumene - Papua, Bergiat di GMKI dan GKI)

Acara ini membuka pikiran saya bahwa negara ini bisa berubah dan untuk terjadinya hal itu tidak bisa hanya menuntut pemerintah saja. Perubahan itu boleh dimulai dari diri saya. (Julianti Stefana Sinaga - Medan)

Saya terinspirasi untuk mulai mengkaji peraturan perundangan di bidang pekerjaan saya (rekayasa lingkungan) dan mulai menginisiasi teman-teman sevisi dan seprofesi untuk melakukan diskusi warga dan diskusi untuk pengajuan pentingnya peraturan lainnya di bidang kami  (Irene B Batoarung – Bandung)

Dari beberapa kesan para peserta di atas, telah terlihat ada tekad-tekad yang dibulatkan, gairah menyala untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa! Segala puji dan syukur kita haturkan kepada-Nya untuk terlaksananya PW ke-21 di Bandung.  Semoga Dia membuat api kita terus menyala!

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena