Civis 006/2016

Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

 

Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Amandemen

Aspirasi agar kita memiliki UUD yang demokratis telah ada semenjak proses pembentukan UUD 1945 dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Aspirasi itu terus hidup sepanjang sejarah, baik pada masa UUD RIS 1949, masa UUDS 1950 dan dalam persidangan Konstituante 1956-1959. Disamping itu, aspirasi untuk tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945, dasar negara Pancasila dan bentuk negara kesatuan juga terus hidup.

Penyempurnaan UUD 1945 memperoleh momentum dan berlangsung di tengah berbagai dinamika dan tantangan politik. Krisis ekonomi yang dipicu oleh krisis moneter Asia 1997 telah mencetuskan krisis politik yang serius, lengsernya Presiden Suharto dan kemudian membukakan kesempatan dan menampilkan kepermukaan berbagai tantangan dan masalah, termasuk ketegangan hubungan Pusat dengan beberapa daerah dan kelemahan-kelemahan fundamental sistim politik dan pembangunan di segala bidang.

Di tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia, terutama di daerah-daerah, berkembang sentimen bahwa kebijakan pemerintahan pada era Orde Baru sangat sentralistis, penuh dengan upaya penyeragaman. Kebijakan pembinaan bangsa yang bhinneka-tunggal-ika dianggap lebih menekankan ke-tunggal-an dan kurang menghargai ke-bhinneka-an. Sebagai reaksi, tumbuh sentimen federalisme, bahkan separatisme dikalangan sebagian masyarakat.

Suasana ini terpapar kedalam dan telah menjadi masukan untuk proses amandemen UUD 1945 melalui berbagai rapat dengar pendapat, pemberitaan media massa, kunjungan kerja dan seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Panitia Ad-Hoc I MPR.

Pada sisi lain, juga mengemuka kekuatiran melihat pertumbuhan pembangunan nasional. Setelah mengalami rangkaian pelaksanaan Repelita, peringkat ekonomi Indonesia membaik tetapi krisis ekonomi membuktikan bahwa keterkaitan perekonomian kita dengan sumber daya sekitarnya (backward linkages) tidak cukup kuat sehingga mudah rontok.

Demikian pula sikap-mental tertentu yang tidak kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan, seperti yang ditulis oleh Prof. Koentjaraningrat, sikap-sikap kurang menghargai mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin murni dan tidak bertanggung jawab, berkembang di tengah masyarakat (Koentjaraningrat 1974).

Ada era dalam awal sejarah Indonesia merdeka dimana kepatuhan terhadap peraturan dianggap tidak patriotik dan kurang revolusioner.

Pada sisi lain, erosi nilai hidup seperti materialisme, konsumerisme dan bahkan hedonisme juga terjadi.

Dalam kaitan itu, seperti disimpulkan antara lain dalam simposium Cultural Values and Human Progress (Lawrence, E. Harrrrison & Huntington, Samuel P., 2000, Culture Matters,), ada keterkaitan yang kuat antara nilai budaya dengan performa politik dan ekonomi, bahkan dengan tindak korupsi ditengah sebuah bangsa.

Dengan perkataan lain, memperhatikan “budaya sehari-hari” manusia dan masyarakat Indonesia, masih banyak kekurangan dan kelemahan budaya kita, sehingga belum siap untuk mengemban kemajuan yang berkelanjutan yang diperlukan Indonesia untuk naik kelas dari negara belum maju menjadi negara maju. (Bersambung)

(Disampaikan pada Seminar Nasional Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jakarta, 6 September 2016)

Penulis

Drs. Jakob Tobing, MPA. President Institut Leimena; Program Doctorate – Van Vollenhoven Institute, Rechtshogeschool, Universiteit Leiden; Duta Besar RI untuk Korea Selatan (2004 – 2008); Ketua PAH I BP-MPR, Amandemen UUD 1945 (1999-2002); Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU, 1999-2002); Ketua Panitia Pemilihan Umum Indonesia (PPI, 1999); Wakil Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu, 1992); Anggota Panwaslu (1987); Anggota DPR/MPR (1968 – 1997, 1999 – 2004).

Subscribed YouTube WargaNegara

 

IL News No. 028/2011
oleh Institut Leimena

Pendidikan Warga ke-21 Institut Leimena di Bandung, Jawa Barat (19 Agustus 2011)

“Kami telah kehilangan kepercayaan pemerintah. Sungguhkah orang Kristen bisa berdampak dalam keadaan seperti ini?”

“Apakah satu sendok garam dapat memberi dampak pada satu drum besar air?”

“Bagaimana menciptakan anak muda-anak muda yang mencintai bangsa ketika kami telah mengalami banyak ketidakadilan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur keluar dari mulut para peserta. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan, kekecewaan, juga keraguan – apakah sungguh kami bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini?

Mereka adalah sekumpulan pemuda-pemudi Kristen yang tergabung dalam Yayasan Pembinaan dan Pelayanan Alumni Kristen (YPPAK). Para pemuda-pemudi inilah yang menjadi peserta Pendidikan Warga(PW) ke-21 yang dilaksanakan atas kerjasama Institut Leimena dengan YPPAK di aula Sekolah Kristen Yahya Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2011 lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara : Ambon, Kupang, Palu, Manado, Medan, Jayapura, Biak, Bogor, dan Bandung.

Melalui kegiatan PW ini, Institut Leimena mengajak setiap peserta merawat gagasan tentang NKRI. Peserta diajak menapaki ide-ide Johannes Leimena tentang kewarganegaraan yang bertanggungjawab,  menyelami cita-cita negara Indonesia, memahami amandemen UUD 1945 dan diakhiri dengan 2 sesi workshop.

Pemuda-pemudi ini dengan antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tak ragu mengungkapkan pendapat, maupun melontarkan pertanyaan. Dalam kedua sesi workshop, yaitu “Eksposisi Pasal 32 UUD 1945 dan “Belajar Berpikir Secara Konstitusional : Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat”, para peserta asik berdiskusi kemudian menyampaikan hasil analisis satu sama lain.

Hal lain yang menarik dalam PW ke-21 ini adalah hadirnya tim pengajar yang terdiri dari 7 orang. Sebelum bertugas di PW-21, tim pengajar ini telah menjalani training pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Para pengajar mencoba menerapkan metode active learning, sebuah metode di mana peserta dilibatkan sebanyak mungkin, dalam setiap sesi yang dibawakan.  Metode ini pun bersambut dengan antusiasme peserta. Suasana hidup terbangun sepanjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Warga.

Di akhir kegiatan, para peserta menuliskan manfaat yang mereka peroleh dan rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah kekecewaan telah berganti menjadi belas kasihan? Apakah kegelisahan telah berganti menjadi harapan? Apakah api untuk membangun bangsa mulai menyala? Simaklah beberapa kesan para peserta di bawah ini :

Tidak bersikap pesimis atau apatis tetapi mau terlibat untuk menjadi garam dan terang dalam bangsa ini. Kecintaan, kesetiaan dan ketaatan tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai wujud mengasihi dan taat pada Allah. (Halen Imang - Kupang, NTT, Tenaga Pengajar honorer, aktif di pelayanan perkantas Kupang)

Saya menyadari bahwa saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini bukan suatu kebetulan dalam arti ada yang perlu dikerjakan (Frans Rumene - Papua, Bergiat di GMKI dan GKI)

Acara ini membuka pikiran saya bahwa negara ini bisa berubah dan untuk terjadinya hal itu tidak bisa hanya menuntut pemerintah saja. Perubahan itu boleh dimulai dari diri saya. (Julianti Stefana Sinaga - Medan)

Saya terinspirasi untuk mulai mengkaji peraturan perundangan di bidang pekerjaan saya (rekayasa lingkungan) dan mulai menginisiasi teman-teman sevisi dan seprofesi untuk melakukan diskusi warga dan diskusi untuk pengajuan pentingnya peraturan lainnya di bidang kami  (Irene B Batoarung – Bandung)

Dari beberapa kesan para peserta di atas, telah terlihat ada tekad-tekad yang dibulatkan, gairah menyala untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa! Segala puji dan syukur kita haturkan kepada-Nya untuk terlaksananya PW ke-21 di Bandung.  Semoga Dia membuat api kita terus menyala!

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena