Civis 001/2012

Ambivalensi Identitas (Bangsa)

 

Masyarakat kelas menengah Indonesia cenderung konsumtif dan intoleran. Setidaknya survei yang dilansir Kompas (8/6/2012) memperkuat anggapan tersebut. Dua indikatornya adalah penjualan barang konsumsi yang meningkat pesat dan masyarakat yang semakin kaku dalam menyikapi perbedaan ideologi.

Suka tak suka kita perlu mengunyah berkali-kali pernyataan yang mengejutkan ini. Pasalnya, masyarakat kelas menengah yang berpotensi untuk melakukan perubahan sosial dan politik ternyata impoten. Malahan, mereka mengalami ketegangan antara tataran teoretis dan praksis dalam menghayati identitasnya menjadi Indonesia. Ada suatu sifat yang mendua, bertentangan, ambivalen.

Perilaku Konsumtif 

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan kisaran jumlah kelas menengah yang serupa dengan data Bank Dunia. Kelas menengah berjumlah 50,3 persen dan kelas menengah atas 3,6 persen. Sisanya merupakan kelas atas (1 persen), bawah (39,6 persen), dan sangat bawah atau kelas yang betul-betul miskin (5,6 persen).

Dari data tersebut dipaparkan pula bahwa kelas menengah merupakan perpaduan berbagai unsur. Salah satunya adalah mereka yang mengalami langsung dampak krisis ekonomi dan mereka yang belum bekerja (0-17 tahun) ketika krisis terjadi. Kelompok muda inilah—terutama yang kini menempati posisi sebagai warga kelas menengah atas—yang menjadi kelompok paling antusias membeli barang mewah saat ini.

Salah satu implikasinya, hanya sekitar dua persen dari kelompok muda kaya itulah yang tidak memiliki gadget pintar (smartphone) sekelas Blackberry, iPhone, atau Samsung Galaxy. Selebihnya memiliki satu, dua, atau tiga ponsel cerdas dan mahal ini.

Jika ditilik, perilaku konsumtif tersebut bukan lagi sekadar untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, tetapi ada semacam aktualisasi diri. Tanpa sadar, sistem sosial—yang menjelma dalam bahasa simbol seperti iklan dan citra—juga membentuk dorongan psikologis untuk membenarkan perilaku konsumtif kita.

Beragam iklan dan citra menginduksi kondisi mental konsumen dengan makna yang sesukanya (arbitrer) karena simbol yang digunakan sebenarnya bersifat kabur. Jika konsumen percaya bahwa simbol-simbol tersebut dapat memenuhi dorongan psikologisnya, ia akan menerima identitas sosial tersebut secara sadar dan sukarela.

Pemikir Perancis, Jean Baudrillard, dalam The System of Objects (1968) menandaskan bahwa perilaku konsumtif adalah tindakan sistematis untuk memanipulasi simbol (tanda). Baudrillard juga menjelaskan bagaimana objek (produk) perlu berubah menjadi citra jika ingin dikonsumsi. Dan, citra inilah yang digunakan oleh konsumen sebagai alasan untuk memuaskan hubungan manusia melalui dan dalam objek (produk).

Dengan demikian, kita tak perlu kaget jika gadget pintar (sebagai produk) telah berkuasa untuk mendefinisikan identitas kelas menengah kini, yakni: celik informasi, kritis, dan progresif. Justru pada identitas itulah terletak ambivalennya.

Ambivalensi Moral

Masyarakat kelas menengah yang celik informasi, kritis, dan progresif ternyata membuahkan beberapa kejutan miris. Kompas membahasakannya—sang wajah dominan bangsa Indonesia ini—sebagai berikut:

“Meskipun tampak menikmati kemewahan hidup …, pandangan politik kelas menengah dan menengah ke atas cenderung konservatif serta menghargai otoritas dan ‘status quo’. Terhadap berbagai permasalahan bangsa, mereka kritis menilai baik atau buruknya keadaan, tetapi belum tergerak untuk mengorganisasi diri untuk mengubahnya. … mengambil jarak dengan problem-problem sosial, dan menempatkan dirinya sebagai ‘penonton’ berbagai peristiwa.”

Gambaran fenomena di atas menyanggah anggapan bahwa kelas menengah adalah motor perubahan. Mereka sebenarnya sadar akan potensi dirinya, tapi lebih memilih untuk berada dalam status yang lebih (ny)aman. Mereka lebih berharap pada kewenangan negara untuk memperbaiki beragam masalah yang muncul. Daya kritis mereka pun terekspresikan dalam wadah-wadah diskusi atau celotehan jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Blackberry Messenger.

Sensasi dan keramaian jejaring sosial seolah-olah menjadi sarana katarsis sosial. Mereka menganggap bahwa mendiskusikan persoalan bangsa dalam jejaring sosial berarti telah berkontribusi bagi perbaikan bangsa. Padahal, wacana selalu membutuhkan tindakan dan komitmen para pelakunya.

Di tingkat ekstrem, mereka menjadikan jejaring sosial sebagai realitas yang nyata—sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam hidup. Sebaliknya, realitas keseharian berubah menjadi kenyataan yang semu—sebagai kehidupan yang enggan dihidupi. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis antara tuntutan kehidupan yang kompleks dengan akses seluas-luasnya yang ditawarkan jejaring sosial (internet) beserta teknologinya.

Dengan kata lain, kelas menengah mengalami suatu ambivalensi moral. Mereka ingin mewujudkan suatu kebaikan bersama, tetapi enggan melakukannya karena tak ingin menambah risiko dan keruwetan lain dalam hidupnya.

Apropriasi

Sebenarnya, Pancasila sebagai produk pikiran modern sebetulnya merupakan elan (semangat perjuangan yang menyala-nyala) dari identitas bangsa Indonesia. Sifatnya sebagai ideologi terbuka tidak mungkin ditafsirkan sekali jadi untuk selama-lamanya. Ambivalensi terjadi karena Pancasila absen dalam kehidupan sehari-hari.

Maka, menggali kembali kekayaan Pancasila dan “menjadikannya milik pribadi” (apropriasi) dalam konteks masa kini adalah suatu langkah praktis. Kelas menengah perlu berani menerjemahkan nilai-nilai tersebut dengan bijak, kerja keras, dan siap ambil risiko.

Nilai-nilai Pancasila perlu mendasari konstitusi, menuntun hati nurani, dan menjiwai tatanan sosial-moral masyarakat. Dan, kesemuanya itu perlu diejawantahkan secara konkret dalam tingkat keluarga, masyarakat, dan negara.

 

Penulis

Yulius Tandyanto. Esais, bergiat di www.komunitasubi.wordpress.com