Memahami Hubungan Gereja dan Politik

IL News 010/2016

Forum Strategis Gereja dan Politik (FSGP) ke-3

Jakarta, 7-9 April 2016

Sejak awal, gereja dan umat Kristen di Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai bagian dari masyarakat untuk membangun bangsa. Dalam rangka ikut serta mendorong gereja-gereja dalam mengembangkan perannya di tengah bangsa, untuk ketiga kalinya, Institut Leimena mengadakan Forum Strategis Gereja dan Politik (FSGP) yang dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 April 2016 di Wisma GPIB, Jakarta.

Tujuan dari forum ini adalah untuk mendalami hubungan gereja dan politik dalam terang Firman Tuhan dan sejarah gereja. Selain itu melalui forum ini, diharapkan juga ada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran gereja dalam konteks politik di Indonesia masa kini. Pemahaman ini diharapkan dapat juga mendorong gereja untuk mengembangkan kebijakan dan program gereja sebagai implementasi dari pemahaman tersebut.

Acara FSGP ke-3 ini diikuti oleh 21 peserta yang terdiri dari pimpinan dan utusan lima sinode yaitu Gereja Toraja, Gereja Toraja Mamasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dan Gereja Batak Karo Protestan. Untuk memahami peran gereja dalam konteks politik di masa kini, Jakob Tobing, Presiden Institut Leimena (IL), menyampaikan tentang topik Gereja dan Demokrasi: Berperan dalam Konsolidasi Demokrasi. Ditekankan bahwa dalam era demokrasi ini, walaupun masih banyak hal yang belum sesuai dengan konstitusi, orang Kristen sebagai bagian dari masyarakat Indonesia berkesempatan dan berkewajiban untuk ikut turut serta menegakkannya.

Maruarar Siahaan (Rektor UKI Jakarta, Senior Fellow IL) membawa peserta untuk memahami tentang Peran Gereja dalam Penegakan Hukum. Ditekankan bahwa keadilan yang menjadi nilai dasar ajaran Kristiani yang disuarakan oleh gereja, seyogyanya menjadi kekuatan moral gereja untuk turut menekan negara dalam mengimplementasikan hukum dan konstitusi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Pdt. Andreas A. Yewangoe (Ketua Majelis Pertimbangan PGI 2015-2019, Senior Fellow IL) menolong peserta untuk memahami kaitan gereja dan politik dalam konteks perpolitikan di Indonesia masa kini. Beliau juga mengangkat akan pentingnya gereja di Indonesia untuk memahami tentang perlunya pengakuan iman tentang negara, politik dan demokrasi. Pengajaran tentang negara di dalam Perjanjian Baru, yang antara lain membahas Roma 13 dan Wahyu 13, mengajak peserta untuk memahami peran negara sebagai “pelayan Allah” dan batas-batasnya. Orang Kristen juga didorong untuk tetap mempunyai sikap kritis dan terus mengawal supaya negara tidak menyimpang dari  tugasnya.