Civis Vol. 2, No. 1, Feb 2010


Sejarah membuktikan bahwa sebagai struktur mediasi, gereja berperanan besar dalam mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Sebaliknya, kegagalannya sebagai struktur mediasi justru menjadi gerbang kematian bagi jutaan orang.

Martin Luther King, Jr. (MLK) dikenal sebagai ujung tombak pergerakan civil rights yang menghapus diskriminasi di Amerika Serikat (AS). Ketika Barack Obama dilantik sebagai presiden tahun 2009, masyarakat AS menengok kembali inspirasi MLK dengan kebanggaan besar. Cita-cita (dream) MLK telah terwujud dan bahkan hampir mendekati ideal dengan terpilihnya seorang presiden kulit hitam. Ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan 40 tahun yang lalu.

Tetapi di balik kesuksesan dari cita-cita dan pergerakan MLK ini, peran penting gereja tidak bisa dilupakan. Pada saat itu MLK menyuarakan gagasan penghapusan diskriminasinya sebagai suara profetis, dengan gereja sebagai wadah dan basis utamanya, serta dengan didukung oleh jemaat dari berbagai gereja.

Gereja di bagian Selatan AS, tempat awal pergerakan MLK, bukan hanya menjadi tempat pertemuan bagi gerakan tersebut, tapi juga merupakan simbol pergerakan. Gereja telah menjadi sumber kekuatan ekonomi, sosial, politik, serta spiritual bagi gerakan tersebut. Gereja menjadi wadah bagi masyarakat dari berbagai kalangan sosial dan ekonomi yang berbeda untuk berkumpul dalam satu tujuan yaitu menegakkan keadilan. (Bernard LaFayette, The Role of Religion in Civil Rights Movements: Seminar Faith and Progressive Policy, 9 Juni 2004).

Demikian pula dengan Pidato MLK berjudul I have a dream yang begitu menggetarkan hati serta pikiran masyarakat AS, telah menjadi sumber inspirasi pergerakan Civil Rights di negara ini. Namun pidato ini pun didukung oleh berbagai kekuatan gagasan lain yang memungkinkan inspirasi dari “impian” MLK  dapat terwujud.

Tema-tema dari pergerakan ini, misalnya, didasari oleh prinsip-prinsip Alkitab. Sementara himne-himne gereja menjadi simbolisasi gerakan seperti lagu “I’m on my way to the promised land” atau “Paul and Silas Bound in Jail”. Konsep dan strategi pergerakan ini juga diambil langsung dari kisah Alkitab dan pengajarannya. Berbaris (marching) menjadi metode untuk mengekspresikan kekuatan untuk meruntuhkan tembok-tembok penghalang kebebasan seperti yang diparalelkan dengan tembok Yerikho (Bernard LaFayette, 2004).

Di Montgomery, pergerakan ini memboikot bis-bis karena kebijakan yang diskriminatif mengenai hak tempat duduk. Para calon penumpang memilih berjalan berkilo-kilo dengan berwibawa, daripada naik bis dengan rasa terhina. Mereka merasa melakukan kehendak Tuhan dan berjalan bersama-Nya. Metode lainnya adalah dengan melakukan demonstrasi duduk di Nashville yang dilakukan oleh para mahasiswa serta dosen dari sekolah-sekolah teologia sebagai tanda protes.  Usaha-usaha non-kekerasan ini pun diilhami oleh ajaran Yesus serta mencontoh dari gerakan Mahatma Gandhi di India (Bernard LaFayette, 2004).

Peran gereja sebagai mediator dan sarana bagi masyarakat untuk memprotes dan melawan ketidakadilan dari regulasi serta sistem pemerintahan ini menjadi kunci keberhasilan dari pergerakan Civil Rights di AS.

Kegagalan Gereja dalam Berperan sebagai Struktur Mediasi

Sebaliknya, kegagalan gereja dalam hal ini telah berkontribusi pada leluasanya pemerintahan NAZI yang keji dalam membantai jutaan orang Yahudi.  Sejarah mencatat adanya sebuah corengan hitam dari gereja di Jerman akibat apatisme dan pandangan sempit gereja untuk melindungi keselamatan diri sendiri di zaman Third Reich pemerintahan NAZI.

Keberanian serta pengorbanan individu-individu  penentang kekejian rezim NAZI merupakan pengecualian, dan bukan norma di kalangan gereja Jerman saat itu. Para pemimpin pemberani seperti pastur Katolik Bernhard Lichtenberg dan diaken Protestan Marga Meusel hampir tidak mendapatkan dukungan dalam lingkungan gerejanya masing-masing. (Victoria J. Barnett, The Role of the Churches: Compliance and Confrontation: Dimensions A Journal of Holocaust Studies, Vol 12, No 2, 1998).

Para pendeta muda serta pemimpin penentang rezim NAZI seperti Martin Niemöller , Dietrich Bonhoffer, Heinrich Gruber, serta Karl Barth, profesor teologia Universitas Bonn membentuk persekutuan yang dinamai the Confessional Church tahun 1934. Tapi dalam beberapa tahun berikutnya, ratusan pastur serta pendeta muda dari gereja tersebut termasuk yang dikirim ke kamp konsentrasi dan akhirnya dieksekusi (). Namun dipertanyakan, dimanakah peran gereja di luar dari perjuangan segelintir rohaniawan muda tersebut? Bahkan di dalam grup Confessional Church ini sendiri, sedikit sekali dukungan untuk memunculkan pernyataan publik yang kritis secara terbuka terhadap rezim NAZI (Victoria J. Barnett, 1998).

Lebih menyedihkannya lagi, ada gereja-gereja yang bahkan membiarkan dirinya dikooptasi ke dalam program dan pemerintahan NAZI dengan diangkatnya Ludwig Muller sebagai the German Reich Bishop of the Protestant Church.

Kebungkaman lembaga gereja menjadi alasan bagi umat Kristen di Jerman untuk berdiam diri di tengah kekejian negara mereka. Gereja bersikap lemah bukan karena tidak tahu, tapi karena kurang memiliki visi dan kemantapan hati untuk menyikapi keadaan. Sementara jutaan orang tak bersalah dibantai di seluruh Eropa, pemimpin-pemimpin gereja malah berdebat tentang masalah doktrin dan kebijakan yang paling baik untuk diadopsi. (Victoria J. Barnett, 1998).

Tragedi gereja ini pun diakui dalam pengakuan kebersalahan oleh gereja-gereja Katolik Jerman dan Perancis, dan juga dimulai dengan pengakuan gereja Evangelical German Stuttgart. Mereka bahkan mengakui, bahwa mereka bukan hanya gagal beraksi, namun telah memberi jalan bagi pembantaian massal orang-orang Yahudi di Eropa.

Seperti yang dituliskan Pdt. Yonky Karman, Ph.D. dalam jurnal ini, gereja perlu mempunyai suatu diakonia transformatif dalam menghadapi ketidak-adilan struktural. Gereja harus berani keluar dari kesibukan diri sendiri dan menjadi jembatan bagi masyarakat dan negara demi mewujudkan keadilan.**

Penulis

Tobias Basuki, M.A. adalah Director of Studies, Institut Leimena.