IL News 002/2014
President Institut Leimena, Jakob Tobing, tengah menjelaskan pentingnya peran warga negara Indonesia dalam Pemilu tahun ini, termasuk yang berada di luar negeri, kepada para mahasiswa dan profesional muda di Singapura dalam seminar yang diadakan oleh Fellowship of Evangelical Students (FES) Singapore pada tanggal 18 Januari 2014. Indonesia lahir dari hasil perjuangan rakyat Indonesia yang beraneka ragam suku dan agamanya tetapi memiliki cita-cita yang sama: Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dari Sabang sampai Merauke. Sejak runtuhnya Orde Baru dan amandemen (perubahan) UUD 45, penegakan demokrasi dan negara hukum (rule of law) merupakan upaya untuk melanjutkan perjuangan mencapai cita-cita itu. Pemilu 2014 adalah bagian penting dari upaya ini, tapi hanya akan berguna jika warga ikut memilih. Sebulan kemudian, Jakob Tobing kembali menekankan hal ini ketika berbicara dalam seminar bertema “Partisipasi Aktif dan Kritis Umat Kristen di DIY dalam Pemilu 2014” yang diadakan oleh Universitas Kristen Duta Wacana, bekerjasama dengan Badan Pekerja Majelis Klasis GKI Yogyakarta dan Badan Kerjasama Gereja Kristen Yogyakarta pada tanggal 12 Februari 2014 di kampus UKDW.
Kepada delegasi Myanmar dalam acara “Indonesia-Myanmar Dialogue for a Democratic Constitution, Free & Fair Elections and National Reconciliation” di Jakarta ini, President Institut Leimena Jakob Tobing berbagi pengalamannya sebagai Ketua Panitia Ad-Hoc I Badan Pekerja MPR yang memimpin proses amandemen (perubahan) UUD 45 pada tahun 1999-2002. Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (kanan), Wakil Ketua MPR saat itu, ikut berbagi cerita. Dialog antara Indonesia dan Myanmar ini diadakan pada tanggal 17 Februari 2014 oleh Habibie Center. Harapannya, pengalaman Indonesia dapat bermanfaat bagi masa depan Myanmar, karena keberhasilan Indonesia menjadi demokrasi secara damai telah diakui banyak kalangan internasional, terlebih di tengah banyaknya gejolak di negara-negara lain yang sedang berusaha meninggalkan otoriterisme untuk menjadi demokrasi.
Pada tanggal 1 Maret 2014 di Manado (Sulawesi Utara), Sinode Am Gereja-gereja di Sulawesi bagian Utara dan Tengah (SAG Sulutteng), yang beranggotakan 13 sinode gereja, mengadakan Seminar Pembinaan Politik Bagi Warga Gereja. President Institut Leimena Jakob Tobing, sebagai pembicara, mengajak warga gereja untuk menyadari bahwa memilih dalam Pemilu/Pilpres bukan sekedar hak, tetapi juga kewajiban moral dan sosial kita, karena suara kita ikut menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini sebagai anggota legislatif dan Presiden/Wapres. Untuk itu, parpol atau orang yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang minimal menunjukkan komitmennya pada Pancasila dan NKRI, pada penegakan demokrasi, hukum, dan hak-hak asasi manusia. Pemimpin bangsa haruslah yang pluralis, tidak diskriminatif, serta mampu mengajak seluruh komponen bangsa bekerja sama sebagai satu tim yang membangun sistem, bukan sebagai pemain tunggal (single player). Seperti disampaikan Sekjen SAG Sulutteng Pdt. Lamberty Mandagi, seminar yang dibuka oleh Wagub Sulut Pnt. Djouhari Kansil ini merupakan tindak lanjut dari Konsultasi Nasional ke-4 (Jakarta, 25-27 Oktober 2013) yang diadakan PGI, PGLII, PGPI, dan Institut Leimena.
Responsible Citizenship
in Religious Society
Ikuti update Institut Leimena