IL News No. 001/2010
oleh Institut Leimena

“Untuk memagari agar hukum bersumber atau mengalir dari Pancasila dan UUD 1945 maka konstitusi kita menentukan pemagaran yakni melalui mekanisme judicial review yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, baik oleh MK maupun oleh MA. Pengujian UU terhadap UUD (uji konstitusional) dilakukan oleh MK, sedangkan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya (uji legalitas) dilakukan oleh MA.”  ujar Moh. Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi RI, dalam ceramahnya mengenai “Makna dan Implikasi Pancasila sebagai Cita Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan.”

“Jadi dari sudut sistem, sebetulnya politik hukum nasional itu sudah diatur dengan baik. Tapi kadangkala, karena hukum itu produk politik, akibatnya hukum jadi sangat dipengaruhi oleh politik, oleh bagaimana isu-isu dibuat.” ujar Moh. Mahfud dengan terus terang di hadapan para peserta yang hadir di  Roundtable Discussion “Memperkokoh Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila dan Konstitusi”, yang diselenggarakan oleh Institut Leimena, bekerja sama dengan Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence dan Hans Seidel Foundation, Kamis, 6 Mei 2010 di Hotel Santika Premier, Jakarta.

Sementara itu Jakob Tobing (President Institut Leimena), membahas tentang perlunya memperkokoh sistem hukum nasional melalui Perubahan UU no. 10 tahun 2004.  Ia mengatakan bahwa dengan mengacu pada aturan UU no. 10/2004, telah banyak peraturan perundangan yang dibentuk secara baik. Namun pada realitasnya, masih ada dan masih terbentuk peraturan perundangan, baik ditingkat nasional maupun ditingkat daerah (Perda) yang tidak sinkron dengan UUD’45 dan dengan upaya mewujudkan tujuan bernegara dan/atau juga tidak serasi satu dengan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa terjadinya hal-hal seperti itu cukup mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan dan juga telah menimbulkan kegelisahan ditengah masyarakat.” ujar Ketua PAH I BP MPR antara 1999 s/d 2004  yang  melakukan amandemen UUD’45 ini.

Untuk itu Jakob Tobing mengajukan 13 saran yang berhubungan dengan perubahan UU no. 10 tahun 2004 dalam acara yang dibuka dengan pengantar oleh Ignatius Mulyono, Ketua Badan Legislasi DPR-RI, dan memang dihadiri oleh beberapa anggota legislatif, pimpinan NGO, media, serta tokoh masyarakat lainnya. Acara ini juga dibuka dengan sambutan oleh Dr. Ulrich Klingshirn, Director Jakarta Office dari Hanns Siedel Foundation, dan oleh Maruarar Siahaan, Chairman dari Center for Indonesian Constitutional Jurisprudence. **

Sumber Foto:    http://sinarharapan.net

Subscribed YouTube WargaNegara

 

IL News No. 028/2011
oleh Institut Leimena

Pendidikan Warga ke-21 Institut Leimena di Bandung, Jawa Barat (19 Agustus 2011)

“Kami telah kehilangan kepercayaan pemerintah. Sungguhkah orang Kristen bisa berdampak dalam keadaan seperti ini?”

“Apakah satu sendok garam dapat memberi dampak pada satu drum besar air?”

“Bagaimana menciptakan anak muda-anak muda yang mencintai bangsa ketika kami telah mengalami banyak ketidakadilan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur keluar dari mulut para peserta. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan, kekecewaan, juga keraguan – apakah sungguh kami bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini?

Mereka adalah sekumpulan pemuda-pemudi Kristen yang tergabung dalam Yayasan Pembinaan dan Pelayanan Alumni Kristen (YPPAK). Para pemuda-pemudi inilah yang menjadi peserta Pendidikan Warga(PW) ke-21 yang dilaksanakan atas kerjasama Institut Leimena dengan YPPAK di aula Sekolah Kristen Yahya Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2011 lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara : Ambon, Kupang, Palu, Manado, Medan, Jayapura, Biak, Bogor, dan Bandung.

Melalui kegiatan PW ini, Institut Leimena mengajak setiap peserta merawat gagasan tentang NKRI. Peserta diajak menapaki ide-ide Johannes Leimena tentang kewarganegaraan yang bertanggungjawab,  menyelami cita-cita negara Indonesia, memahami amandemen UUD 1945 dan diakhiri dengan 2 sesi workshop.

Pemuda-pemudi ini dengan antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tak ragu mengungkapkan pendapat, maupun melontarkan pertanyaan. Dalam kedua sesi workshop, yaitu “Eksposisi Pasal 32 UUD 1945 dan “Belajar Berpikir Secara Konstitusional : Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat”, para peserta asik berdiskusi kemudian menyampaikan hasil analisis satu sama lain.

Hal lain yang menarik dalam PW ke-21 ini adalah hadirnya tim pengajar yang terdiri dari 7 orang. Sebelum bertugas di PW-21, tim pengajar ini telah menjalani training pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Para pengajar mencoba menerapkan metode active learning, sebuah metode di mana peserta dilibatkan sebanyak mungkin, dalam setiap sesi yang dibawakan.  Metode ini pun bersambut dengan antusiasme peserta. Suasana hidup terbangun sepanjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Warga.

Di akhir kegiatan, para peserta menuliskan manfaat yang mereka peroleh dan rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah kekecewaan telah berganti menjadi belas kasihan? Apakah kegelisahan telah berganti menjadi harapan? Apakah api untuk membangun bangsa mulai menyala? Simaklah beberapa kesan para peserta di bawah ini :

Tidak bersikap pesimis atau apatis tetapi mau terlibat untuk menjadi garam dan terang dalam bangsa ini. Kecintaan, kesetiaan dan ketaatan tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai wujud mengasihi dan taat pada Allah. (Halen Imang - Kupang, NTT, Tenaga Pengajar honorer, aktif di pelayanan perkantas Kupang)

Saya menyadari bahwa saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini bukan suatu kebetulan dalam arti ada yang perlu dikerjakan (Frans Rumene - Papua, Bergiat di GMKI dan GKI)

Acara ini membuka pikiran saya bahwa negara ini bisa berubah dan untuk terjadinya hal itu tidak bisa hanya menuntut pemerintah saja. Perubahan itu boleh dimulai dari diri saya. (Julianti Stefana Sinaga - Medan)

Saya terinspirasi untuk mulai mengkaji peraturan perundangan di bidang pekerjaan saya (rekayasa lingkungan) dan mulai menginisiasi teman-teman sevisi dan seprofesi untuk melakukan diskusi warga dan diskusi untuk pengajuan pentingnya peraturan lainnya di bidang kami  (Irene B Batoarung – Bandung)

Dari beberapa kesan para peserta di atas, telah terlihat ada tekad-tekad yang dibulatkan, gairah menyala untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa! Segala puji dan syukur kita haturkan kepada-Nya untuk terlaksananya PW ke-21 di Bandung.  Semoga Dia membuat api kita terus menyala!

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena