IL News 022/2014

 

Jakarta, 30 Oktober 2014

 

Institut Leimena bekerja sama dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, menyelenggarakan Roundtable Discussion di Jakarta, Kamis (30/10).

Institut Leimena News edisi ini, akan mengutip berita di harian KOMPAS,  yang menggambarkan beberapa gagasan yang mengemuka dalam acara ini.


JAKARTA, KOMPAS(31/10) — Pemerintah diminta merujuk Pancasila dan UUD 1945 dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia. Siapa pun orang, kelompok, atau lembaga yang melanggar konstitusi yang menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah hendaknya ditindak sesuai aturan.

Demikian salah satu gagasan yang mengemuka dalam diskusi bertema ”Hubungan Agama-agama dan Hukum Nasional dalam Masyarakat Majemuk” di Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, Kamis (30/10).

Hadir dalam diskusi itu, antara lain, Presiden Institut Leimena Jakob Tobing; pengajar hukum Regent University, Kanada, James A David; mantan Hakim Konstitusi (MK) Harjono; peneliti Hudson Institute, Washington DC, Amerika Serikat, Paul Marshall; Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Franz Magnis Suseno; dan politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari. Acara dipandu Rektor UKI Maruarar Siahaan.

Jakob Tobing mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum. Hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak dalam memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya.

Magnis Suseno memuji bangsa Indonesia yang berhasil menyepakati Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Semua kelompok, suku, agama, dan golongan diterima, diayomi, dan berkedudukan setara di depan hukum. Konstitusi menjamin, orang tidak akan mengalami diskriminasi akibat keyakinan keagamaannya.

”Pancasila dan HAM tak boleh bertentangan. Kita harus koreksi tafsir Pancasila yang menyimpang dari prinsip-prinsip HAM,” kata Magnis Suseno.

Eva Kusuma Sundari menekankan, bangsa Indonesia perlu menjadikan Pancasila sebagai satu bahasa dan rujukan untuk memecahkan berbagai masalah bangsa. Jangan dibiarkan jika ada kelompok mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah hendaknya menjadi pelaku utama menjalankan Pancasila.

”Saat ini ada 368 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif, dan sebanyak 274 di antaranya menargetkan perempuan. Contohnya, perda larangan keluar malam untuk perempuan. Peraturan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Perlu dipastikan, demokrasi berjalan secara adil dan tidak disabotase oleh agenda lokal daerah,” ujar Eva.

Paul Marshall mengingatkan, mengacu pada pengalaman di dunia, kebebasan beragama terhambat oleh dua faktor. Pertama, negara yang menjadikan satu agama sebagai agama negara. Kedua, negara yang terlalu sekuler sehingga mempersulit ekspresi keagamaan.

Baik negara agama maupun negara yang terlalu sekuler sama-sama menjadi masalah dalam kebebasan beragama. Indonesia dengan dasar Pancasila memperlihatkan model menarik karena mengakui dan mendukung berbagai agama, tidak memaksakan satu agama, dan berusaha untuk menghilangkan diskriminasi.

James A David menekankan perlunya kebebasan menjalankan agama. Ada banyak agama yang berkembang di dunia. Bahkan, dalam satu agama selalu ada kelompok yang berbeda. Karena itu, diperlukan prinsip-prinsip toleransi dan saling menghargai.

Harjono berharap, negara lebih serius dalam berusaha menerjemahkan Pancasila untuk mengelola kehidupan umat beragama di Indonesia. Kebebasan memeluk dan beribadah sesuai agama harus benar-benar dilindungi hukum. (IAM)

Sumber: Kompas Cetak, hal 3, Jumat, 31 Oktober 2014

Subscribed YouTube WargaNegara

 

IL News No. 028/2011
oleh Institut Leimena

Pendidikan Warga ke-21 Institut Leimena di Bandung, Jawa Barat (19 Agustus 2011)

“Kami telah kehilangan kepercayaan pemerintah. Sungguhkah orang Kristen bisa berdampak dalam keadaan seperti ini?”

“Apakah satu sendok garam dapat memberi dampak pada satu drum besar air?”

“Bagaimana menciptakan anak muda-anak muda yang mencintai bangsa ketika kami telah mengalami banyak ketidakadilan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur keluar dari mulut para peserta. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan, kekecewaan, juga keraguan – apakah sungguh kami bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini?

Mereka adalah sekumpulan pemuda-pemudi Kristen yang tergabung dalam Yayasan Pembinaan dan Pelayanan Alumni Kristen (YPPAK). Para pemuda-pemudi inilah yang menjadi peserta Pendidikan Warga(PW) ke-21 yang dilaksanakan atas kerjasama Institut Leimena dengan YPPAK di aula Sekolah Kristen Yahya Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2011 lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara : Ambon, Kupang, Palu, Manado, Medan, Jayapura, Biak, Bogor, dan Bandung.

Melalui kegiatan PW ini, Institut Leimena mengajak setiap peserta merawat gagasan tentang NKRI. Peserta diajak menapaki ide-ide Johannes Leimena tentang kewarganegaraan yang bertanggungjawab,  menyelami cita-cita negara Indonesia, memahami amandemen UUD 1945 dan diakhiri dengan 2 sesi workshop.

Pemuda-pemudi ini dengan antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tak ragu mengungkapkan pendapat, maupun melontarkan pertanyaan. Dalam kedua sesi workshop, yaitu “Eksposisi Pasal 32 UUD 1945 dan “Belajar Berpikir Secara Konstitusional : Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat”, para peserta asik berdiskusi kemudian menyampaikan hasil analisis satu sama lain.

Hal lain yang menarik dalam PW ke-21 ini adalah hadirnya tim pengajar yang terdiri dari 7 orang. Sebelum bertugas di PW-21, tim pengajar ini telah menjalani training pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Para pengajar mencoba menerapkan metode active learning, sebuah metode di mana peserta dilibatkan sebanyak mungkin, dalam setiap sesi yang dibawakan.  Metode ini pun bersambut dengan antusiasme peserta. Suasana hidup terbangun sepanjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Warga.

Di akhir kegiatan, para peserta menuliskan manfaat yang mereka peroleh dan rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah kekecewaan telah berganti menjadi belas kasihan? Apakah kegelisahan telah berganti menjadi harapan? Apakah api untuk membangun bangsa mulai menyala? Simaklah beberapa kesan para peserta di bawah ini :

Tidak bersikap pesimis atau apatis tetapi mau terlibat untuk menjadi garam dan terang dalam bangsa ini. Kecintaan, kesetiaan dan ketaatan tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai wujud mengasihi dan taat pada Allah. (Halen Imang - Kupang, NTT, Tenaga Pengajar honorer, aktif di pelayanan perkantas Kupang)

Saya menyadari bahwa saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini bukan suatu kebetulan dalam arti ada yang perlu dikerjakan (Frans Rumene - Papua, Bergiat di GMKI dan GKI)

Acara ini membuka pikiran saya bahwa negara ini bisa berubah dan untuk terjadinya hal itu tidak bisa hanya menuntut pemerintah saja. Perubahan itu boleh dimulai dari diri saya. (Julianti Stefana Sinaga - Medan)

Saya terinspirasi untuk mulai mengkaji peraturan perundangan di bidang pekerjaan saya (rekayasa lingkungan) dan mulai menginisiasi teman-teman sevisi dan seprofesi untuk melakukan diskusi warga dan diskusi untuk pengajuan pentingnya peraturan lainnya di bidang kami  (Irene B Batoarung – Bandung)

Dari beberapa kesan para peserta di atas, telah terlihat ada tekad-tekad yang dibulatkan, gairah menyala untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa! Segala puji dan syukur kita haturkan kepada-Nya untuk terlaksananya PW ke-21 di Bandung.  Semoga Dia membuat api kita terus menyala!

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena