IL News 005/2015

 

Forum Strategis Gereja dan Politik
Jakarta, 9-12 Februari 2015

 

Politik! Sebuah kata yang mengandung dua ekstrim yang sangat berlawanan. Di satu sisi, ia dipandang kotor dan tabu, sehingga tidaklah perlu melibatkan diri di dalamnya. Di sisi lain, ia sangat memikat, sehingga banyak orang melibatkan diri di dalamnya, meski tanpa perbekalan pengertian dan keterampilan yang memadai.

Bagaimana dengan pandangan gereja sendiri tentang politik? Apa hubungan gereja dengan politik? Inilah topik yang dibahas pada Forum Strategis Gereja dan Politik I (FSGP) yang diselenggarakan di Jakarta, 9-12 Februari 2015 yang lalu. Forum ini bertujuan untuk membahas hubungan gereja dan politik, serta mengembangkan program kerja gereja sebagai implementasi dari rumusan hubungan gereja dan politik tersebut.


FSGP I dihadiri oleh 13 orang perwakilan dari 6 Sinode, yaitu Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), Sinode Gereja Batak Karo Protestan (GBKP), Sinode Gereja Toraja Mamasa (GTM) Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor), dan Sinode Gereja Toraja (GT). Ke-13 orang peserta yang hadir merupakan unsur pengambil kebijakan dalam gereja, seperti Ketua Umum, Sekretaris Umum, Ketua Institut Teologi Gereja, dsb.

Pada kegiatan FSGP ini, peserta mendapatkan pemahaman tentang hubungan gereja dengan politik dengan narasumber yang pakar di bidangnya; antara lain Gereja dan Politik (oleh Pdt. Andreas Yewangoe, Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), Pendeta dan Politik (oleh Paul Marshall, Senior Fellow Institut Leimena), Gereja dan Strategi Pemberdayaan Hukum (oleh Maruarar Siahaan, Rektor Universitas Kristen Indonesia), Gereja dan Strategi Pemberdayaan Korupsi (oleh Yonki Karman, Dosen STT Jakarta dan Peter Jacobs, Direktur Komunikasi Bank Indonesia), serta Gereja dan Strategi Pemberdayaan Warga dalam Demokrasi (oleh Jakob Tobing, President Institut Leimena).

Peserta memberikan respon positif atas terselenggaranya FSGP I. Materi yang disampaikan oleh narasumber dinilai sangat mencerahkan dan memberikan wawasan baru. Selain itu, melalui diskusi yang berlangsung, peserta menceritakan kondisi gereja masing-masing sehingga terjadi proses saling menajamkan dan menguatkan peran gereja dalam politik.


Akhirnya, semoga FSGP I yang sudah berlangsung, menolong gereja untuk memiliki cara pandang yang benar tentang politik. Serta menguatkan kembali peran gereja untuk menjadi menerangi seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang politik, seperti yang dirumuskan dalam dokumen hubungan gereja dan politik berikut:

“Kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan (Kurios) yang kepadaNya diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan kekuasaan mestilah dinilai di bawah pertuanan (Lordship) Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani”

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena