Delegasi dari Laos, Kamboja, Vietnam hadir di Indonesia untuk mengikuti Program Immersion Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB), yang salah satu sesinya mendengarkan paparan para tokoh agama yaitu dua Senior Fellow Institut Leimena, Alwi Shihab dan Pdt. Henriette T. Hutabarat, yang juga Wakil Asia di Dewan Gereja-gereja Sedunia, dan Maha Nayaka Sangha Agung Indonesia, Partono Nyana Suryanadi Mahathera.
Jakarta, IL News – Enam delegasi dari tiga negara sahabat di Asia Tenggara, yaitu Kamboja, Laos, dan Vietnam, datang ke Indonesia untuk mempelajari secara langsung Program Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) yang telah diinisiasi Institut Leimena bersama berbagai mitra lembaga pendidikan dan keagamaan.
Para delegasi tersebut hadir selama hampir sepekan di Jakarta pada 19-23 Agustus 2026 untuk mendengarkan dan mengobservasi pengalaman Indonesia dalam menjalankan Program LKLB yang telah melatih lebih dari 11.000 guru dan pendidik.
Delegasi dari ketiga negara tersebut sebagian besar berasal dari lembaga pemerintah di masing-masing negara, yaitu Kementerian Kultus dan Agama Kerajaan Kamboja dan Universitas Buddha Preah Sihanouk Raja di Phonm Penh, Departemen Etnis dan Urusan Keagamaan di bawah Kantor Perdana Menteri Laos, dan Akademi Nasional Politik Ho Chi Minh yang merupakan lembaga setingkat Kementerian di bawah pimpinan tertinggi negara Vietnam yaitu Politburo Partai Komunis.
“Kita ingin berbagi pengalaman yang kita miliki di Indonesia karena Program LKLB bertujuan membangun kohesi sosial dan berkaitan erat dengan upaya bangsa kita dalam mengelola keberagaman,” kata Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho.
Matius menjelaskan Program Immersion LKLB telah dilaksanakan empat kali sejak tahun 2025. Total sebanyak 24 delegasi dari lima negara ASEAN yaitu Kamboja, Filipina, Laos, dan Vietnam, telah datang untuk belajar Program LKLB di Indonesia.
“Bukan mencoba meniru apa yang kita lakukan di Indonesia karena setiap negara pasti mempunyai konteks berbeda. Kami ingin mereka melihat bahwa berdasarkan apa yang dipelajari dari sini, ada hal-hal baik yang bermanfaat untuk negara mereka dan dari sana kita bisa membangun kerja sama,” kata Matius.
Pertemuan dengan Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri RI, Ani Nigeriawati.
Audiensi dengan Pemerintah RI
Para delegasi Program Immersion LKLB juga melakukan audiensi dengan Pemerintah RI, yaitu dengan tiga pejabat Kementerian Luar Negeri RI; Direktur Diplomasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ani Nigeriawati, Direktur Asia Tenggara Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Elizani T.X. Nadia Sumampouw, dan Wakil Direktur Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN, Monica Ari Wijayanti. Mereka juga mengunjungi Masjid Istiqlal dan berdialog dengan Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, Farid Saenong.
Selain itu, para delegasi juga mendengarkan paparan dari Kepala Pusat Penguatan Karakter (Puspeka) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, dan Asesor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum yang merupakan mantan Kepala BPSDM Hukum Kemenkum, Gusti Ayu Putu Suwardani.
Mantan Menteri Luar Negeri RI sekaligus Senior Fellow Institut Leimena, Alwi Shihab, mengatakan Program LKLB di Indonesia diawali kegelisahan karena tingginya angka intoleransi di kalangan guru agama berdasarkan survei dari UIN Syarif Hidayatullah tahun 2019.
“Itu sebabnya, Program LKLB yang dimulai tahun 2021 menyasar kepada pelatihan guru madrasah lalu semakin berkembang kepada pelatihan sosial kultural untuk ASN (aparatur sipil negara), bahkan telah diadopsi sebagai pelatihan calon pemimpin politik Vietnam oleh Akademi Nasional Ho Chi Minh,” ujar Alwi.
Para delegasi diajak mengunjungi Masjid Istiqlal, sebagai masjid terbesar di Asia Tenggara, sekaligus bertemu dengan Koordinator Staf Khusus Menteri Agama RI, Farid Saenong (paling kiri).
LKLB Bangun Kesetaraan Lintas Agama
Maha Nayaka Sangha Agung Indonesia, Bhante Partono Nyana Suryanadi Mahathera, mengatakan dalam konteks ASEAN, keberagaman bukan sekadar kenyataan sosial, tetapi kekuatan yang harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi sumber konflik. Ia mengatakan pendekatan LKLB berhasil mempertemukan berbagai perspektif keagamaan dalam suasana yang setara.
“Saya melihat bahwa LKLB ini sebagai ruang yang sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memperluas dialog,” kata Partono.
Wakil Asia di Dewan Gereja-gereja Sedunia dan Senior Fellow Institut Leimena, Pdt. Henriette T. Hutabarat, menegaskan bahwa agama dan budaya adalah dua elemen tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Itu sebabnya, transformasi masyarakat baru bisa terjadi jika melalui kedua hal tersebut.
“LKLB adalah ruang aman untuk menanyakan hal-hal yang dianggap sensitif karena kita harus meresponinya secara jujur dengan tetap menghargai perbedaan yang ada,” kata Henriette.
Peneliti International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam, Yuyun Wahyuningrum, mengatakan ada keingintahuan di ASEAN untuk mengenal LKLB dan bagaimana pendekatan itu beroperasi dalam konteks Indonesia.
“LKLB tidak hanya praktis tetapi juga doable, artinya bisa diterapkan dalam berbagai konteks masyarakat. LKLB adalah salah satu metodologi yang dianggap bisa direplikasikan di konteks negara-negara Asia Tenggara,” kata Yuyun.
Yuyun mengatakan ASEAN sendiri telah mengadopsi pendekatan LKLB ke dalam cetak biru Visi Komunitas ASEAN 2045 pada pilar Komunitas Sosial Politik dan pilar Sosial Budaya, dalam rangka mencapai kohesi sosial, perdamaian, dan Pembangunan berkelanjutan.
“LKLB adalah kerja keras, kerja bersama, kerja terus-menerus, dan kerja meluas. Jadi karena setiap orang berbeda, konteks juga berbeda, maka harus dilakukan terus menerus. Inilah yang dilakukan Institut Leimena, tidak hanya dengan guru agama di Indonesia tapi juga aktor-aktor penting di luar Indonesia,” kata Yuyun. [IL/Chr]
Responsible Citizenship
in Religious Society
Ikuti update Institut Leimena
@institutleimena
@lklbid
@institutleimena
@lklbid
