Pancasila Warisan Pendiri Bangsa untuk Pulihkan Kepercayaan Sosial

Webinar Internasional dalam rangka Hari Lahir Pancasila kerja sama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum RI dan Institut Leimena dibuka oleh Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Eddy Hiariej, pada 29 Mei 2026.

Jakarta, IL News – Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh tanggal 1 Juni menjadi penanda penting agar terus menghidupi dan mewujudkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pancasila adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa Indonesia untuk memulihkan kepercayaan sosial dan martabat manusia di tengah dunia yang saat ini menghadapi krisis nilai.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Edward Omar Sharif Hiariej, dalam Webinar Internasional Seri Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam rangka Hari Lahir Pancasila yang diadakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum RI dan Institut Leimena, Jumat (29/5/2026) malam.

Dalam webinar yang diikuti 13.132 peserta dari 460 kota/kabupaten dan luar negeri, Wamenkum mengatakan Laporan UNESCO tahun 2021 bertajuk “Reimagining Our Futures Together” (Membayangkan Kembali Masa Depan Kita Bersama), mengingatkan bahwa tatanan global saat ini sedang menghadapi krisis nilai.

“Gejala normalisasi kekerasan, ketidaksetaraan, dan hilangnya rasa hormat terhadap sesama manusia menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan hidup bermasyarakat,” kata Eddy sebagai pembicara kunci.

Eddy menyatakan kunci utama untuk memulihkan dan merawat masyarakat yang sehat adalah membangun kembali kepercayaan sosial. Namun, kepercayaan sosial, sebagai perekat yang memungkinkan hukum ditegakkan secara adil dan terbangun kerja sama lintas elemen, hanya bisa berakar pada pengakuan tulus terhadap martabat manusia. Artinya, setiap individu wajib dihormati tanpa memandang ras, suku, status sosial, atau agama.

“Disinilah letak keunikan, dan kehebatan para pendiri bangsa kita dalam merumuskan Pancasila. Pancasila hadir sebagai jembatan emas yang mempertemukan human dignity dan social trust,” kata Eddy.

Eddy menegaskan Pancasila tidak boleh mandek hanya teori di atas kertas, namun harus diinternalisasikan dalam tindakan nyata sehari-hari. Itu sebabnya, ia mengapresiasi pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB) sebagai instrumen strategis dan kontekstual.

Sejak awal tahun 2025, Kementerian Hukum RI melalui BPSDM Hukum sebagai Kampus Pengayoman Pancasila, bekerja sama dengan Institut Leimena mengadakan pelatihan LKLB kepada para aparatur sipil negara (ASN) bidang hukum.

“Pendekatan Literasi Keagamaan Lintas Budaya yang sejauh ini telah menjangkau lebih dari 11.000 guru di 38 provinsi dan 400 ASN di bidang hukum di Indonesia, merupakan langkah konkret dalam menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam ruang-ruang kelas dan interaksi sosial masyarakat,” tandas Eddy.

Antusiasme dalam Webinar Internasional Hari Lahir Pancasila terlihat dari infografis yang menunjukkan rekor kehadiran lebih dari 13.000 peserta dari 460 kota/kabupaten dan luar negeri.

Diplomasi Universal Pancasila

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum RI, Gusti Ayu Putu Suwardani, mengatakan keberhasilan Indonesia dalam merawat harmoni internal adalah modal sekaligus cetak biru kebersamaan yang siap ditawarkan pada dunia. Pancasila menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif dimana sila-silanya adalah pedoman diplomasi universal untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.

“Kita tidak akan pernah bisa berdiri tegak menyumbangkan bangunan fondasi perdamaian dunia jika kita belum selesai dengan kokoh dalam merajut keberagaman di ‘rumah’ kita sendiri,” kata Gusti Ayu.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena, Matius Ho, mengatakan Pancasila menegaskan nilai-nilai universal sebagai fondasi bangsa, yang juga relevan bagi dunia. Ia menuturkan Presiden Ke-1 RI Soekarno, dalam pidato Lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni 1945 menyebutkan bahwa jika Pancasila diperas menjadi satu sila, maka kata Soekarno, “dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong-royong”.

Disebutkan bahwa Soekarno menyatakan “Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong-royong!”.

“Kata ‘gotong royong’ sebagai intisari Pancasila, sangat relevan dalam situasi global saat ini ketika kohesi sosial semakin sering dibahas dalam forum-forum internasional seiring meningkatnya xenophobia yaitu ketakutan atau kebencian akan orang yang dianggap berbeda,” kata Matius.

Matius mengatakan Pancasila termaktub dalam alinea terakhir Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang alinea pertamanya dimulai dengan menegaskan nilai-nilai universal sebagai fondasi, seperti kemerdekaan, perikemanusiaan, dan peri­keadilan.

“Tiga tahun kemudian, nilai-nilai itu, yaitu kemerdekaan, martabat manusia, keadilan, juga ikut ditegaskan dalam alinea pertama Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang dinyatakan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB),” lanjutnya.

Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Amin Abdullah, mengatakan bahwa Pancasila menekankan pentingnya pemahaman dan penafsiran “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai “Ketuhanan yang Berkebudayaan”. Artinya, beragama dengan cara berkeadaban, tiada egoisme agama, menghormati agama-agama lain, dan berbudi pekerti luhur.

“Konsep Ketuhanan yang Berkebudayaan sejalan dengan yang dikembangkan LKLB dengan tiga kompetensinya yaitu pribadi artinya memahami agama sendiri, komparatif artinya mengenal agama lain, dan kolaboratif yaitu mampu bekerja sama di dalam perbedaan,” kata Amin.

Direktur Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Fakultas Hukum Brigham Young University, Amerika Serikat, Brett Scharffs, menekankan kekayaan Pancasila dalam hubungannya dengan martabat manusia.

Martabat Manusia

Direktur Pusat Internasional untuk Studi Hukum dan Agama di Fakultas Hukum Brigham Young University, Amerika Serikat, Brett G. Scharffs, mengelaborasi lima sila dalam Pancasila dalam kaitannya dengan martabat manusia. Salah satunya, sila ke-2, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, yang sangat terkait dengan dimensi martabat manusia di berbagai belahan dunia lain, seperti filosofi “ubuntu” dari Afrika Selatan.

“Martabat manusia meningkatkan efektivitas kelembagaan, kantor, pemerintah, dan sekolah, karena masyarakat akan cenderung lebih kohesif dan inovatif, serta lebih bertahan dan berkelanjutan. Orang akan memberi yang terbaik apabila mereka merasa dihormati dan berharga,” kata Brett.

Brett memaparkan martabat manusia membantu memahami nilai-nilai kemanusiaan, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi ancaman namun memperkaya hubungan antar manusia serta membangun rasa saling percaya.

“Kita perlu menggeser kompetisi menjadi kerjasama dengan melihat perbedaan secara konstruktif dan kreatif,” kata Brett.

Vice President G20 Interfaith Forum, Katherine Marshall, mengatakan dalam situasi polikrisis, menjadi keniscayaan bahwa keberagaman akan mengakibatkan konflik dan perpecahan. Namun kepemimpinan Indonesia dalam G20 telah menunjukkan contoh nyata bahwa ideologi Pancasila, yang telah bertahan begitu lama, mampu dijalani sebagai realitas hidup sehari-hari. Indonesia dengan Program LKLB juga memberikan inspirasi tentang kompetensi yang harus dimiliki untuk hidup dalam masyarakat majemuk.

“Pancasila melampaui toleransi menjadi penghormatan, kepedulian, dan cinta kasih, artinya tidak hanya menerima yang lain tapi sungguh-sungguh memahami dan peduli,” kata Katherine.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Sudrajat, mengingatkan mandat ASN tidak hanya menjadi pelayan publik tetapi berperan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Artinya, ASN harus siap menjaga netralitas, profesionalitas, dan menjaga kohesi sosial dalam masyarakat. [IL/Chr]