Civis 004/2012

Menantang Kepemimpinan Nasional

 

Tampaknya topik kepemimpinan nasional periode 2014 mencuat dalam berbagai seminar, diskusi, maupun kuliah peringatan (memorial lecture)—baik tersirat maupun tersurat. Hal ini pula yang mencuat  dalam TB Simatupang Memorial Lecture bertajuk “Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila” yang diselenggarakan oleh Institut Leimena, Senin (12/11).

Tentu pertanyaannya adalah kepemimpinan nasional macam apa yang dikehendaki dan dibutuhkan menjelang 2014 dan setelahnya? Setidaknya dari mozaik keindonesiaan kini, kita dapat menimbang satu-dua hal yang penting.

 

Mozaik Keindonesiaan

 

Menimbang satu-dua hal dari mozaik keindonesiaan yang kompleks bukanlah hal yang mudah, alih-alih kita malah membatasi kisah keindonesiaan berdasarkan hal-hal tersebut. Namun, upaya tersebut penting sebagai proses reflektif dan menentukan langkah-langkah berikutnya dalam segala keterbatasan kita.

Oleh karena itu, kita membutuhkan keterbukaan pikiran untuk menyelam ke dalam aspek-aspek yang disorot seraya tak lupa menarik diri ke permukaan untuk melihat mozaik secara keseluruhan. Berdasarkan gagasan dari TB Simatupang secara luas, setidaknya ada satu aspek inspiratif yang dapat dikembangkan lebih lanjut: pembangunan nasional.

Secara karikatural, pembangunan nasional kita didominasi oleh ekonomi dengan ukuran Produk Domestik Bruto (PDB). Bila pertumbuhan PDB nasional mencapai 6 persen lebih, maka 4,8 persen disokong oleh Jawa-Sumatera. Barangkali alasannya sederhana, karena 80 persen penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Sumatera.

Dengan demikian, partai politik yang berpegang pada prinsip “satu orang, satu suara” cenderung mengutamakan proyek-proyek pembangunan di Jawa-Sumatera. Misalnya, pembangunan jembatan Selat Sunda, jalan-jalan tol di Jawa dan Sumatera, serta pelabuhan di Jawa. Hal ini rasional secara ekonomis karena menghasilkan perbandingan untung-rugi (benefit-cost ratio) positif yang tinggi.

Namun, jika ditinjau dari kerangka keadilan sosial, wilayah Indonesia Timur nyata-nyata terpinggirkan. Contohnya saja kualitas dan proporsi kemiskinan di kabupaten-kabupaten daerah Timur berbeda dengan di Jawa dan Sumatera, meskipun jumlah penduduk miskin secara nasional menurun. Tanpa mengabaikan faktor daya juang warga, penduduk di wilayah Timur telah terperangkap dalam lubang kemiskinan.

Secara infrastruktur, mereka sulit mendapatkan akses transportasi, prasarana listrik, air minum, pendidikan, fasilitas kesehatan, pemukiman, keuangan-perbankan, komunikasi umum, sumber daya alam, dan fasilitas pelayanan publik yang memadai. Mungkin alasannya dapat kita duga: rasionalitas ekonomi konvensional yang memandang “mahal” pembangunan infrastruktur tersebut.

Karena itu, orientasi pembangunan nasional perlu dikoreksi dalam kerangka pancasilais yang diejawantahkan secara kualitatif. Dan tantangan ini perlu disambut oleh jajaran kepemimpinan nasional kini dan berikutnya.

 

Patriotisme

 

Dalam sistem demokrasi, kepemimpinan nasional akan selalu berada dalam ketegangan. Kaum elit yang memimpin dan masyarakat akar rumput yang dipimpin akan saling menegasi secara dialektis. Dan dari dialektika tersebut, nostalgia kepemimpinan masa lalu adalah efek samping yang tak terhindarkan sebagai refleksi praktis atas kepemimpinan hari ini.

Namun, sebagaimana nostalgia berkisah tentang masa lalu, ia dapat melumpuhkan suatu bangsa  karena masyarakat menutup wajahnya pada zaman yang berubah. Masyarakat perlu sadar akan ilmu pengetahuan yang berkembang, teknologi yang kian mutakhir, dan demokrasi yang bertumbuh dalam masyarakat yang makin kompleks.

Idealnya, kesadaran penting ini akan mensintesiskan dialektika “yang memimpin” dan “yang dipimpin” dalam bentuk baru, yakni patriotisme. Unsur-unsur memimpin atau siap dipimpin tetap ada pada jiwa seorang patriot, tetapi sekaligus menghapus sekat-sekat feodal pemimpin dan yang dipimpin.

Dalam masyarakat kita, patriotisme ini juga tumbuh secara dialektis. Barangkali patriotisme yang paling banyak kelihatan dan sangat terasa adalah kesetiaan pada identitas etnis dan religius. Dalam sudut pandang tertentu kita dapat menyetujui bahwa loyalitas pada suku dan agama merupakan daya juang yang sangat potensial. Namun, sering kali potensialitas tersebut menjadi daya perusak yang hebat karena tidak dikelola dengan baik, misalnya kekerasan atas nama agama, suku, atau identitas primordial lainnya.

Oleh karena itu, pada tingkat yang lebih abstrak dan dalam skala yang lebih kecil terdapat pula patriotisme konstitusi. Mereka adalah para patriot yang memperjuangkan gagasan-gagasan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan di luar identitas primordial. Pada tahap tertentu, kesetiaan pada konstitusi lebih diutamakan ketika berada di ruang publik, bahkan memisahkan atau meniadakan identitas etnis dan religius.

Dalam ketegangan itulah satu bentuk patriotisme hadir melampaui identitas primordial dan konstitusional. Ia setia pada konstitusi sekaligus berakar pada identitas etnis dan religius. Secara sederhana, kita dapat menyejajarkan patriotisme jenis ini dengan semangat gotong-royong. Gotong-royong dapat kita hayati sebagai upaya rasional demi mencapai satu tujuan tertentu secara bersama-sama tanpa menanggalkan identitas primordial dalam konteks masyarakat majemuk.

Dengan kata lain, patriotisme ala gotong-royong ini sangat mungkin diterapkan dalam skala kebangsaan dengan tingkat kemajemukan yang lebih luas dan kompleks. Hanya saja patriotisme jenis ini sekurang-kurangnya membutuhkan kehendak politik yang kuat dan komunikasi politik yang cerdas. Kepiawaian mengelola kehendak dan komunikasi politik ini menjadi penentu untuk memengaruhi pola pikir dan simpati publik.

Jadi, dalam konteks inilah tantangan kepemimpinan nasional perlu dijawab dan diemban oleh kita semua sebagai roh bangsa ini. Kita perlu mengoreksi orientasi pembangunan nasional dengan kepemimpinan patriotik yang memberi teladan, membangunkan elan, dan mendorong daya juang bagi seluruh masyarakat Indonesia. Untuk publik, untuk republik!

Penulis

Yulius Tandyanto. Esais, bergiat di www.komunitasubi.wordpress.com

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena