Kompas 9 Oktober 2012

Pendidikan untuk Rakyat

oleh Ir, Daniel Adipranata

Pengatar Redaksi Kompas

Menandai peringatan Hari Kemerdekaan RI, Desk Opini ”Kompas” bekerja sama dengan Lingkar Muda Indonesia (LMI) pada 15 Mei 2012 menyelenggarakan diskusi panel seri II/2012 di Bentara Budaya Jakarta (BBJ). Mengambil tema ”Konstitusi dan Negara Kesejahteraan: Pendidikan yang Memerdekakan”, diskusi menampilkan pembicara Jalaluddin Rakhmat (Yayasan Muthahari), Elin Driana (Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka), dan H Soedijarto (Universitas Negeri Jakarta), dipandu oleh Daniel Adipranata. Hasil diskusi yang dirangkum oleh Chris Panggabean dan Daniel Adipranata dari LMI serta wartawan ”Kompas” Kenedi Nurhan, diturunkan pada halaman 6 dan 7 hari ini.

Pendidikan harus memerdekakan dan membebaskan rakyat dari belenggu kebodohan. Pendidikan nasional bukan untuk kepentingan politik, golongan, atau agama, melainkan untuk membangun bangsa.

Masyarakat dunia sesudah Perang Dunia II dilandasi peradaban, yang menurut Sutan Takdir Alisjahbana, berciri modern, rasional, berdasarkan kemajuan ilmu, teknologi, dan menekankan hak-hak manusia. Namun, menurut Djojonegoro, pada tahun 1940, rakyat Indonesia yang mengenyam pendidikan dasar sangat sedikit, bahkan mahasiswa hanya 157 orang (Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia, 1996).

Akhirnya, para pendiri Republik yang menjadi cerdas karena pendidikan sekolah menetapkan tujuan kemerdekaan sebagai mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Mereka yang menganut moto ”membangun bangsa, membangun sekolah” itu menetapkan kewajiban pemerintah sebagai ”mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional” (Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945).

Mencerdaskan rakyat

Sering ”mencerdaskan kehidupan bangsa” dimaknai sebagai memperluas kesempatan memperoleh pendidikan apa pun mutunya. Saat ini, memang kesempatan memperoleh pendidikan tingkat SD sudah berada di atas 96 persen, tingkat SMP hampir 70 persen serta perguruan tinggi di atas 10 persen. Namun, kehidupan bangsa yang cerdas sesungguhnya belum terwujud. Lembaga pendidikan kita masih dengan gedung sekolah tanpa laboratorium, tanpa buku, tanpa lapangan olahraga, dengan guru yang kurang terjamin kesejahteraannya.

Hakikat mencerdaskan kehidupan bangsa adalah gerakan transformasi budaya dari tradisional dan feodalistik menjadi modern, rasional, demokratis, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Semangat ”ada hari ada nasi” harus berubah menjadi rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Perlu transformasi budaya bagi perubahan sikap hidup: dari menerima nasib menjadi manusia yang memiliki jati diri dalam menghadapi tantangan. Untuk itu, sekolah harus menjadi pusat pembudayaan warga negara yang bermoral, beretos kerja, berdisiplin, produktif, demokratis, dan bertanggung jawab.

Persoalan besar yang sedang kita hadapi sekarang adalah hilangnya roh pendidikan nasional. Dengan sadar kita meninggalkan tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan Ki Hadjar Dewantara, pendiri Perguruan Tamansiswa, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pokok-pokok Pengajaran di Sekolah. Di situ, siswa dilihat sebagai makhluk sosial.

Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan insan mandiri yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi juga tidak menjadi individualis, insan yang dapat mengatur diri sendiri dalam rangka hidup bersama. Idealnya, pendidikan bersifat membebaskan dan memberdayakan.

Pendidikan terpisah dari rakyat

Rakyat sebagai pemilik negeri semakin susah mendapatkan pendidikan bermutu. Pendidikan kita semakin menciptakan segregasi sosial (pengotak-kotakan masyarakat) berdasarkan kemampuan ekonomi dan agama. Sekolah negeri yang seharusnya sekolah kebangsaan semakin terpenjara oleh berbagai kepentingan non-pendidikan.

WS Rendra mengungkapkan kegelisahannya tentang pendidikan yang semakin terpisah dari kenyataan hidup rakyat. Apa gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di Ibu Kota, kikuk pulang ke daerahnya? (Sajak Seonggok Jagung, 1975)

Tak kalah memprihatinkannya, praktik pungutan untuk mengikuti pendidikan wajib belajar masih berlangsung, meski tersurat dalam konstitusi ”setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Pemerintah pun secara sadar tidak melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat 2, tetapi hanya membantu melalui program yang dikenal dengan bantuan operasional sekolah (BOS).

Padahal, bersama ketentuan Ayat 4 yang mewajibkan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta ketentuan Ayat 5 yang mewajibkan pemerintah untuk memajukan iptek, tujuan akhirnya adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan dengan rakyat yang cerdas. Pendidikan untuk semua lapisan masyarakat.

Di samping dimensi pembiayaan, yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen penyelenggaraan pendidikan. Di hampir semua negara kesatuan, seperti Perancis, Inggris, atau Jepang, penyelenggaraan pendidikan tidak sepenuhnya terdesentralisasi. Perancis adalah negara kesatuan yang tidak mengenal desentralisasi penyelenggaraan pendidikan. Inggris, sejak Perdana Menteri Margaret Thatcher mengurangi otonomi penyelenggaraan pendidikan, terutama yang terkait kurikulum, karena mutu pendidikan justru merosot akibat desentralisasi.

Sejak UU Pemerintahan Daerah tahun 1999 berlaku, otonomi penyelenggaraan pendidikan diberikan kepada pemerintah tingkat kabupaten. Dunia pendidikan pun tercemari kepentingan politik sesaat. Bahkan, ada cerita nyata, karena sang bupati tidak suka dengan kepala SMA di suatu kota, kepala sekolah itu dipindahkan menjadi guru TK di daerah terpencil.

Rakyat bertindak

Apa yang salah dengan pendidikan kita? Mengapa setelah hampir 70 tahun merdeka, kualitas pendidikan kita belum maju, dan bahkan tertinggal dari negara-negara di sekitar kita? Para pendiri Republik mungkin menangis melihat sebagian besar rakyat Indonesia yang belum cerdas.

Visi mulia pendidikan dalam konstitusi seperti kata-kata kosong makna, hanya menjadi bumbu retorika politik para penguasa menjelang pemilu. Visi pendidikan diperdebatkan dan menjadi bahan diskusi, tetapi tidak mengubah dan menghidupi apa pun. Kebijakan sistem pendidikan, kurikulum nasional, dan peraturan perundang-undangan berubah-ubah tanpa arah karena selalu tersandera oleh berbagai kepentingan non-pendidikan. Dan, akhirnya rakyat tetap menjadi obyek pendidikan bukan subyek.

Memang menagih janji pendidikan untuk rakyat bersenjatakan konstitusi tidaklah cukup. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menantikan kemauan politik pemerintah untuk memajukan pendidikan.

Rakyat terdidik perlu merapatkan barisan dan mengorganisasi diri demi menuntut pendidikan untuk rakyat. Orangtua dan guru menjadi garda depan memperjuangkan visi mulia pendidikan dan menolak campur tangan kepentingan non-pendidikan.

Organisasi guru yang independen dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek penguasa perlu ditumbuhkembangkan dan diperkuat. Komunitas-komunitas pendidikan harus terus bersuara tanpa kenal lelah, mendesak dan menanamkan berbagai kebijakan pendidikan untuk rakyat dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan saat ini.

Daniel Adipranata adalah direktur program pelatiahan Institut Leimena

 

Subscribed YouTube WargaNegara

 

IL News No. 028/2011
oleh Institut Leimena

Pendidikan Warga ke-21 Institut Leimena di Bandung, Jawa Barat (19 Agustus 2011)

“Kami telah kehilangan kepercayaan pemerintah. Sungguhkah orang Kristen bisa berdampak dalam keadaan seperti ini?”

“Apakah satu sendok garam dapat memberi dampak pada satu drum besar air?”

“Bagaimana menciptakan anak muda-anak muda yang mencintai bangsa ketika kami telah mengalami banyak ketidakadilan?”

Pertanyaan-pertanyaan itu meluncur keluar dari mulut para peserta. Wajah mereka menunjukkan kegelisahan, kekecewaan, juga keraguan – apakah sungguh kami bisa melakukan sesuatu bagi bangsa ini?

Mereka adalah sekumpulan pemuda-pemudi Kristen yang tergabung dalam Yayasan Pembinaan dan Pelayanan Alumni Kristen (YPPAK). Para pemuda-pemudi inilah yang menjadi peserta Pendidikan Warga(PW) ke-21 yang dilaksanakan atas kerjasama Institut Leimena dengan YPPAK di aula Sekolah Kristen Yahya Bandung, pada tanggal 19 Agustus 2011 lalu. Mereka berasal dari berbagai daerah di Nusantara : Ambon, Kupang, Palu, Manado, Medan, Jayapura, Biak, Bogor, dan Bandung.

Melalui kegiatan PW ini, Institut Leimena mengajak setiap peserta merawat gagasan tentang NKRI. Peserta diajak menapaki ide-ide Johannes Leimena tentang kewarganegaraan yang bertanggungjawab,  menyelami cita-cita negara Indonesia, memahami amandemen UUD 1945 dan diakhiri dengan 2 sesi workshop.

Pemuda-pemudi ini dengan antusias mengikuti setiap sesi. Mereka tak ragu mengungkapkan pendapat, maupun melontarkan pertanyaan. Dalam kedua sesi workshop, yaitu “Eksposisi Pasal 32 UUD 1945 dan “Belajar Berpikir Secara Konstitusional : Pembahasan RUU Pengelolaan Zakat”, para peserta asik berdiskusi kemudian menyampaikan hasil analisis satu sama lain.

Hal lain yang menarik dalam PW ke-21 ini adalah hadirnya tim pengajar yang terdiri dari 7 orang. Sebelum bertugas di PW-21, tim pengajar ini telah menjalani training pada tanggal 12-14 Agustus 2011. Para pengajar mencoba menerapkan metode active learning, sebuah metode di mana peserta dilibatkan sebanyak mungkin, dalam setiap sesi yang dibawakan.  Metode ini pun bersambut dengan antusiasme peserta. Suasana hidup terbangun sepanjang pelaksanaan kegiatan Pendidikan Warga.

Di akhir kegiatan, para peserta menuliskan manfaat yang mereka peroleh dan rencana tindak lanjut ke depannya. Apakah kekecewaan telah berganti menjadi belas kasihan? Apakah kegelisahan telah berganti menjadi harapan? Apakah api untuk membangun bangsa mulai menyala? Simaklah beberapa kesan para peserta di bawah ini :

Tidak bersikap pesimis atau apatis tetapi mau terlibat untuk menjadi garam dan terang dalam bangsa ini. Kecintaan, kesetiaan dan ketaatan tidak dan tidak boleh kurang daripada orang lain sebagai wujud mengasihi dan taat pada Allah. (Halen Imang - Kupang, NTT, Tenaga Pengajar honorer, aktif di pelayanan perkantas Kupang)

Saya menyadari bahwa saya ditempatkan di tengah-tengah bangsa ini bukan suatu kebetulan dalam arti ada yang perlu dikerjakan (Frans Rumene - Papua, Bergiat di GMKI dan GKI)

Acara ini membuka pikiran saya bahwa negara ini bisa berubah dan untuk terjadinya hal itu tidak bisa hanya menuntut pemerintah saja. Perubahan itu boleh dimulai dari diri saya. (Julianti Stefana Sinaga - Medan)

Saya terinspirasi untuk mulai mengkaji peraturan perundangan di bidang pekerjaan saya (rekayasa lingkungan) dan mulai menginisiasi teman-teman sevisi dan seprofesi untuk melakukan diskusi warga dan diskusi untuk pengajuan pentingnya peraturan lainnya di bidang kami  (Irene B Batoarung – Bandung)

Dari beberapa kesan para peserta di atas, telah terlihat ada tekad-tekad yang dibulatkan, gairah menyala untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa! Segala puji dan syukur kita haturkan kepada-Nya untuk terlaksananya PW ke-21 di Bandung.  Semoga Dia membuat api kita terus menyala!

Responsible Citizenship

in Religious Society

Ikuti update Institut Leimena