+62 21 52880355 info@leimena.org

Legislative Relations

adalah sebuah forum strategis yang bertujuan untuk memfasilitasi para pimpinan negara di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam menggumuli perannya sebagai garam dan terang dunia dalam kaitan dengan masalah aktual negara.

Memahami Wacana Haluan Negara

IL News 007/2016 oleh Institut Leimena Forum Diskusi IKAN (Iman Kristen dan Masalah Aktual Negara) Jakarta, 26 Februari 2016 Wacana untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kembali mengemuka. Sebagian kalangan menyambut baik usulan tersebut,...

Berita Foto: Forum IKAN (Iman Kristen dan masalah Aktual Negara)

IL News 011/2015 oleh Institut Leimena Forum IKAN (Iman Kristen dan masalah Aktual Negara) Jakarta, 30 April 2015 Perdana di 2015, Institut Leimena menyelenggarakan Forum Iman Kristen dan masalah Aktual Negara (Forum IKAN) pada 30 April 2015. Acara yang mengusung tema...

Ibadah Syukur Selesainya Agenda Nasional 2014 dan Memasuki Tahun 2015

IL News 006/2015 oleh Institut Leimena Jakarta, 17 Januari 2015 Institut Leimena mengadakan acara Ibadah Syukur Selesainya Agenda Nasional 2014 dan Memasuki Tahun 2015, bertempat di sebuah hotel di Jakarta, pada tanggal 17 Januari 2015. Ibadah syukur ini diawali...

Berita Foto: FES Singapore, Indonesia-Myanmar Dialogue, Seminar Pembinaan Politik Bagi Warga Gereja

IL News 002/2014 oleh Institut Leimena   President Institut Leimena, Jakob Tobing, tengah menjelaskan pentingnya peran warga negara Indonesia dalam Pemilu tahun ini, termasuk yang berada di luar negeri, kepada para mahasiswa dan profesional muda di Singapura...

Pelanggaran Konstitusi Negara pada RUU Jaminan Produk Halal

Policy Memo No. 010 Tahun 2011 oleh Budi H. Setiamarga, PhD.   RUU Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan RUU yang berpotensi besar melanggar Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 45.  Mengapa demikian? Pemakaian APBN sebagai Uang Rakyat Dalam RUU JPH, pemerintah...

RUU Jaminan Produk Halal: Otoritas Negara dalam Ibadah Agama?

Policy Memo No. 009 Tahun 2011 oleh Tobias Basuki, M.A. Pengajuan RUU Jaminan Produk Halal mengacu kepada hak konstitusional warga untuk beribadah dan mengamalkan agamanya. Namun bisa dikatakan justru hak ini terganggu bila negara ikut mencampurinya. Secara...

Revisi UU no. 8 tahun 1985 (Ormas): Kebebasan Berserikat Dibatasi?

Policy Memo No. 008 Tahun 2011 oleh Tobias Basuki, M.A. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional yang bukan tanpa batas. Hak ini berbeda dengan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang merupakan hak yang tidak dapat...

RUU BPJS: Koreksi Penerapan SJSN Demi Kesejahteraan Seluruh Rakyat

Policy Memo No. 007 Tahun 2011 oleh Lintas Pikir Intelektual Muda (LPIM) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) paling lambat 19 Oktober 2009. Namun, baru 29 Juli 2010...

FORUM DISKUSI IKAN: Judicial Review dan Checks and Balances dalam Kewenangan Legislasi

IL News No. 014/2010 oleh Institut Leimena Emmanuel Babu Eha (DPD - NTT), Ignatius Mulyono (Ketua Baleg, DPR, P-Demokrat), Maruarar Siahaan (Mantan Hakim Konstitusi)  Forum Diskusi IKAN (Iman Kristen dan Masalah Aktual Negara) untuk anggota DPR RI dan DPD RI kembali...

Otoritas Negara Dalam Pengesahan Produk Halal?

Policy Memo No. 006 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A.     RUU Jaminan Produk Halal merupakan RUU yang sekilas nampak positif namun sebenarnya mengandung beberapa permasalahan. Pengaju RUU Jaminan Produk Halal mengacu kepada hak konstitusional warga untuk...

Apakah Anda ingin bermitra atau berpartisipasi dalam program kami?

Enjoy this blog? Please spread the word :)