Pelanggaran Konstitusi Negara pada RUU Jaminan Produk Halal

Policy Memo No. 010 Tahun 2011 oleh Budi H. Setiamarga, PhD.   RUU Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan RUU yang berpotensi besar melanggar Konstitusi Negara yaitu Undang-Undang Dasar 45.  Mengapa demikian? Pemakaian APBN sebagai Uang Rakyat Dalam RUU JPH, pemerintah...

RUU Jaminan Produk Halal: Otoritas Negara dalam Ibadah Agama?

Policy Memo No. 009 Tahun 2011 oleh Tobias Basuki, M.A. Pengajuan RUU Jaminan Produk Halal mengacu kepada hak konstitusional warga untuk beribadah dan mengamalkan agamanya. Namun bisa dikatakan justru hak ini terganggu bila negara ikut mencampurinya. Secara...

Revisi UU no. 8 tahun 1985 (Ormas): Kebebasan Berserikat Dibatasi?

Policy Memo No. 008 Tahun 2011 oleh Tobias Basuki, M.A. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak konstitusional yang bukan tanpa batas. Hak ini berbeda dengan hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang merupakan hak yang tidak dapat...

RUU BPJS: Koreksi Penerapan SJSN Demi Kesejahteraan Seluruh Rakyat

Policy Memo No. 007 Tahun 2011 oleh Lintas Pikir Intelektual Muda (LPIM) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (UU SJSN) mengamanatkan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) paling lambat 19 Oktober 2009. Namun, baru 29 Juli 2010...

Otoritas Negara Dalam Pengesahan Produk Halal?

Policy Memo No. 006 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A.     RUU Jaminan Produk Halal merupakan RUU yang sekilas nampak positif namun sebenarnya mengandung beberapa permasalahan. Pengaju RUU Jaminan Produk Halal mengacu kepada hak konstitusional warga untuk...

RUU Bantuan Hukum: Akses Hukum dan Keadilan Bagi Semua

Policy Memo No. 005 Tahun 2010 oleh Tobias Basuki, M.A. RUU Bantuan Hukum diajukan atas dasar usaha untuk memenuhi hak konstitusional dan hak asasi warga Indonesia, yaitu adanya “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama...

Ketidak-sesuaian RUU Pengelolaan Zakat terhadap UUD 1945

Policy Memo No. 001 Tahun 2010 oleh Budi H. Setiamarga, Ph.D. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang bersifat demokratis dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. ...