+62 21 52880355 info@leimena.org

Menegakkan Konstitusi, Konsolidasi Demokrasi (2)

Civis 001/2017 BERBAGAI “KEANEHAN” Masalah lain, Pasal 10 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas TNI. Akan tetapi, UU No 34/2004 tentang TNI, pada Pasal 13 Ayat (2) mengatur bahwa Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden setelah...

Menegakkan Konstitusi, Konsolidasi Demokrasi (1)

Civis 001/2017 Berbagai aksi belakangan ini yang nyata-nyata berusaha mengganti Pancasila, mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hendak mengganti kedaulatan rakyat yang sungguh sudah kebablasan. Indoktrinasi ajaran radikal dilakukan secara sistematis dan...

Pemajuan dan Pengelolaan Kebudayaan (4)

Civis 006/2016 Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945   Tindak Lanjut Berdasarkan prinsip supremasi konstitusi, UU no 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap UU harus...

Pemajuan dan Pengelolaan Kebudayaan (3)

Civis 006/2016 Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945   Perubahan yang diadakan Perubahan pertama yang berkaitan dengan faktor budaya adalah dalam pengorganisasian pemerintahan daerah pada Pasal...

Pemajuan dan Pengelolaan Kebudayaan (2)

Civis 006/2016 Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945   Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Amandemen Aspirasi agar kita memiliki UUD yang demokratis telah ada semenjak proses pembentukan UUD 1945...

Pemajuan dan Pengelolaan Kebudayaan (1)

Civis 006/2016 Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Amanat Pasal 32 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945   Amandemen terhadap UUD 1945 telah menghasilkan perubahan bermakna mengenai peran dan pengembangan kebudayaan Indonesia. Sepanjang proses...

Gereja dan Pemberdayaan Warga (4)

Civis 005/2016 Memberdayakan Warga Untuk Membangun Kehidupan Politik Setelah melihat perubahan paradigma pada lingkungan eksternal serta implikasinya, lantas bagaimana respon gereja sebagai terhadap perubahan di lingkungan eksternal ini? Dengan perubahan paradigma...

Gereja dan Pemberdayaan Warga (3)

Civis 005/2016 Impilikasi: Hubungan Horisontal, Menghargai Kesetaraan, Bukan Hirarkis-Otoriter Kedua, relasi yang bersifat vertikal di masa lalu, yaitu antara Penguasa dan Rakyat, telah berubah menjadi horisontal. Ketika negara berdaulat, pejabat-pejabat negara...

Gereja dan Pemberdayaan Warga (2)

Civis 005/2016 Dalam lingkungan eksternal, amandemen UUD 45 tahun 1999-2002 telah mengubah paradigma politik dari kedaulatan negara menjadi kedaulatan rakyat. Walaupun Pembukaan UUD 45 jelas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat, tapi dalam...

Gereja dan Pemberdayaan Warga (1)

Civis 005/2016 “Reformasi dengan kesempatan berpolitik yang terbuka luas menimbulkan banyak harapan untuk kehidupan nasional yang lebih adil dan demokratis. Banyak orang Kristen – warga jemaat dan juga kalangan pendeta — yang melibatkan diri dalam politik baik...

Enjoy this blog? Please spread the word :)