+62 21 52880355 info@leimena.org
IL News 022/2017

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk terlibat memperjuangkan cita-cita bangsa dan memastikan bahwa konstitusi diterapkan secara benar. Setiap warga negara dapat mengambil bagian dalam membenahi setiap praktek yang tidak berdasarkan konstitusi melalui advokasi. Konstitusi yang sudah baik harus disertai dengan kebijakan dan penganggaran yang tepat. Pentingnya kemampuan untuk menganalisis kebijakan dan anggaran mendorong Johannes Leimena School of Public Leadership memperlengkapi pemimpin publik dengan keterampilan tersebut. Peserta diberikan pilihan sesuai dengan kapasitas dan ketertarikannya untuk memilih sesi keterampilan yang ingin diikuti. Peserta diperlengkapi oleh dua organisasi yang sudah terbukti sepak terjangnya di bidang Advokasi Kebijakan Publik dan Anggaran yaitu Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia (YLBHI).

FITRA diwakili oleh Yenny Sucipto menekankan pentingnya penyusunan anggaran yang sesuai dengan Pancasila dan cita-cita bangsa, sehingga alokasi dana dapat mendukung negara untuk mencapai tujuannya. Masalah anggaran juga adalah masalah bersama karena sebagus apapun sebuah program, tanpa anggaran yang tepat pun tidak dapat terlaksana. Yenni Sucipto juga menekankan perlunya peran serta setiap warga negara untuk peduli terhadap anggaran karena setiap warga negara memiliki kontribusi dalam memberikan pajak untuk negara. Ia menjelaskan proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Peserta dibekali dengan keterampilan untuk membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Tidak kalah pentingnya dengan kebijakan anggaran, kebijakan publik juga perlu diawasi dengan benar. Karena sekalipun nilai-nilai Konstitusi baik, namun sering kali terjadi ketimpangan antara Konstitusi dengan kebijakan/peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bahkan, program-program yang dikerjakan, ada saja yang tidak sesuai dengan Konstitusi. Akibatnya, rakyat yang tidak mampu secara struktural tidak mampu mengakses keadilan. Asfinawati (Ketua YLBHI) dalam sesinya mengajak peserta untuk bersama berjuang dalam penegakan hukum, demokasi dan HAM melalui advokasi kebijakan publik. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sejalan dengan Konstitusi dan berasaskan keadilan. Peserta diberikan keterampilan untuk menganalisis peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian merumuskan  cara advokasi yang dapat dilakukan dan siapa saja aktor yang harus dilibatkan di dalamnya. Dengan keterampilan ini, diharapkan setiap pemimpin publik dapat semakin berkontribusi melalui peranannya masing-masing demi tercapainya cita-cita bangsa dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Enjoy this blog? Please spread the word :)